TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memberikan subsidi kepada pemerintah DKI Jakarta untuk membantu 2,5 juta warga yang terkena dampak dari penyebaran virus Corona. Pemerintah pusat akan menyiapkan instrumen jaring pengaman sosial (social safety net) bagi jutaan warga ibu kota tersebut.

Menurut Jokowi, dia mendapatkan laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa ada 3,6 juta penduduk ibu kota yang perlu bantuan pemerintah. Namun, pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta baru memberikan subsidi kepada 1,1 juta orang.

"Saya kira Gubernur DKI Jakarta angkanya kemarin 3,6 juta yang perlu dimasukkan dalam program social safety net, tapi DKI sudah berikan untuk 1,1 juta artinya tinggal 2,5 juta yang perlu dieksekusi," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas lewat video conference dari Istana Kepresidenan, Bogor pada Kamis, 2 April 2020.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani COVID-19. Alokasi dana itu tercantum dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan berbarengan dengan PP PSBB.

Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp110 Triliun diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik.

Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat implementasi insentif untuk pekerja di sektor informal. Insentif itu berupa instrumen bantuan sosial, seperti kartu prakerja atau kartu sembako. Hal ini menimbang banyaknya pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun, sementara mereka berpotensi menularkan virus Corona ke desa asal mereka.