Jokowi akan Buat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 12 Maret 2020 18:00 WIB

Presiden Joko Widodo saat membuka The 2nd Asian Agriculture & Food Forum (ASAFF) 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 12 Maret 2020. Indonesia menginisiasi kolaborasi antar negara dan antar pebisnis di kawasan Asia untuk membangun kemandirian pertanian dan ketahanan pangan Asia. Melalui Asian Agriculture and Food Forum 2020 (ASAFF 2020) diharapan sinergi dan kolaborasi tersebut dapat diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Asia dan menjadi penyuplai utama pangan dunia. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membuat gugus tugas untuk mempercepat penanganan virus corona. Struktur gugus pun kabarnya sudah dibentuk namun peraturan presiden atau perpres-nya belum diteken.

"Namanya gugus tugas. Belum ditandatangani perpres-nya," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian lewat pesan singkat, Kamis, 12 Maret 2020.

Seperti diketahui, kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Per 11 Maret 2020, sudah ada 34 kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini. Dari 34 kasus itu, ada delapan pasien dari klaster Jakarta, sebanyak 19 kasus merupakan imported case (datang dari luar negeri) dan satu kasus dari klaster anak buah kapal Diamond Princess.

Di luar klaster induk ini, ada tiga kasus dari sub-klaster Jakarta. Sementara itu, dua kasus lainnya tertular dari pasien positif yang masih merupakan keluarganya. (Kemenkes tidak memasukkan pasien yang tertular dari keluarga dalam klaster baru) dan satu pasien lainnya belum diketahui asal penularannya. Dari 34 kasus itu, dua diantaranya sudah dinyatakan sembuh.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mengumumkan bahwa virus corona yang tengah merebak saat ini bisa dikategorikan sebagai pandemi global. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan status tersebut karena virus corona telah melanda setidaknya 114 negara dan membunuh lebih dari 4.000 orang secara resmi menjadi pandemi.

"Ini adalah pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona," ujar Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah pengarahan di Jenewa, sebagaimana dikutip NPR.

Ini adalah pertama kalinya WHO menyebut wabah pandemi sejak "flu babi" H1N1 pada 2009. Pandemi terakhir, virus influenza H1N1 membunuh lebih dari 18.000 orang di lebih dari 214 negara dan wilayah, menurut WHO. Dalam beberapa tahun terakhir, perkiraan lain telah menempatkan korban H1N1 lebih tinggi.

DEWI NURITA | NPR

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

2 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

3 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

4 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

5 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

6 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

6 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

7 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

9 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

11 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

12 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya