TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pejabat yang mengetahui isi rapat internal di Istana mengatakan Presiden Jokowi menyindir gaya komunikasi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengenai virus Corona. Dalam rapat yang digelar sehari setelah pengumuman adanya kasus positif terjangkit Corona, pada Selasa pekan lalu, 3 Maret 2020, Jokowi gusar dengan gaya komunikasi Terawan.

Majalah Tempo edisi pekan ini menulis mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto itu juga yang pertama kali membeberkan lokasi tinggal dua pasien Corona, yang membuat rumah mereka diberi garis polisi.

Pernyataan Terawan ini dinilai memancing kegaduhan. Dalam rapat internal di Istana sejumlah indikator di media sosial disorot yang hasilnya sentimen masyarakat justru negatif alias menjadi panik dalam menanggapi ucapan Terawan.

Sebelum kasus pertama muncul, Jokowi dikabarkan juga sudah gusar dengan cara Kementerian Kesehatan menjawab keraguan tentang kehadiran virus Corona. Dua pejabat di Kementerian Kesehatan dan Istana mengatakan Presiden sempat mempertanyakan informasi terbaru terkait dengan corona di Indonesia dan protokol penanganannya. Kegusaran Presiden membuat Istana sampai merancang sendiri sejumlah protokol untuk menghadapi Covid-19.

Setebal 31 halaman, panduan itu memuat antara lain langkah-langkah jika seseorang mengalami gejala terjangkit Corona serta kewajiban petugas dalam menjaga perbatasan. Masih dalam protokol yang sama, Istana meminta para pejabat di tingkat pusat dan daerah menyampaikan narasi bahwa corona bisa disembuhkan dan pemerintah sanggup menangani wabah tersebut.

Jokowi akhirnya meminta ada juru bicara khusus dalam menangani virus corona. Presiden meminta figur yang dipilih harus berasal dari Kementerian Kesehatan dan bisa berkomunikasi secara sederhana dalam menyampaikan persoalan. Pilihan Jokowi lantas jatuh pada Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Achmad Yurianto, yang kebetulan menjabat Kepala Pusat Krisis Kesehatan.

Terawan belum bisa dimintai tanggapan tentang kegusaran Istana soal penanganan corona. Ia tak menanggapi permintaan wawancara Tempo. Namun, seusai rapat dengan Presiden hari itu, Menteri Kesehatan berjanji mendukung anak buahnya yang ditunjuk menjadi juru bicara. “Saya support terus beliau di bidang data sehingga terjadi efisiensi.”

Nyatanya, persoalan komunikasi tetap terjadi. Meminta masyarakat tak panik, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Rabu, 4 Maret lalu, menyebutkan pemerintah akan menerapkan sertifikasi bebas corona. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan warga negara Korea Selatan, Iran, Italia, dan Jepang wajib membawa sertifikat kesehatan bebas corona jika ingin masuk ke Indonesia.

Juru bicara pemerintah untuk virus Corona, Achmad Yurianto menyatakan sertifikat itu tidak diperlukan. “Tidak perlu, tidak ada gunanya surat keterangan bebas virus corona,” tuturnya. Baca cerita lengkapnya di Majalah Tempo edisi 7 Maret 2020, "Tergagap Corona".

MAJALAH TEMPO