Ini 5 Menteri Jokowi yang Komentarnya Viral

Jumat, 21 Februari 2020 07:04 WIB

Menteri Kabinet Indonesia Maju mengikuti rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Presiden bangga dengan kepercayaan yang diberikan FIBA setelah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia Basket 2023. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai pernyataan yang kontroversial dan memantik perhatian publik tak henti-hentinya keluar dari para pembantu Presiden Jokowi.

Sebagian pernyataan yang menuai kritik tersebut viral di media sosial. Berikut beberapa pernyataan lima menteri Jokowi yang kemudian menjadi viral:

Muhadjir Effendy: Fatwa Orang Kaya Nikahi Orang Miskin
Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. Dalam acara tersebut sejumlah masyarakat Natuna menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. ANTARA/Muhammad Adimaja

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengusulkan Kementerian Agama menerbitkan fatwa agar orang kaya menikahi orang miskin.

Ia mengatakan ide ini berangkat dari data yang menyebut ada 5 juta kepala keluarga yang masuk kategori rumah tangga miskin.

"Di Indonesia ini kan ada ajaran agama yang kadang-kadang disalahtafsirkan, kalau mencari jodoh yang setara, apa yang terjadi? orang miskin cari juga sesama miskin, akibatnya ya jadilah rumah tangga miskin baru," kata Muhadjir dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020.

Mahfud Md.: Data Veronica Koman Sampah
Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Menkes Terawan Agus Putranto mengikuti dzikir dan doa bersama di Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, Kamis, 6 Februari 2020. Dzkir dan doa tersebut bertemakan "Dari Natuna Selamatkan Indonesia". ANTARA/M Risyal Hidayat

Sebelum Muhadjir, sorotan mengarah ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

Awalnya, aktivis HAM Veronica Koman mengklaim telah menyerahkan surat berisi data tahanan politik dan korban tewas di Papua kepada Jokowi.

"Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak. Rakyat biasa juga kirim surat ke Presiden, jadi itu anulah, kalau memang ada, ya, sampah sajalah," ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 11 Februari 2020.

Belakangan, Mahfud mengatakan ada salah tafsir dalam mengartikan ucapannya. Mahfud mengatakan konteks sampah yang ia maksud adalah terkait ucapan Veronica yang menyebut telah menyerahkan data itu kepada Jokowi di Australia. "Yang sampah itu adalah informasi bahwa Veronica Koman serahkan surat kepada Presiden, itu sampah, ndak ada," kata Mahfud.

Fachrul Razi: Kamu PNS Memang Boleh Pakai Tutup Muka (cadar)?
Menteri Agama Fachrul Razi saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 7 November 2019. Dok. Istimewa

Pada 30 Oktober 2019, sejumlah pemberitaan mengutip pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi di Hotel Best Western, Jakarta, pada Rabu 30 Oktober 2019, tentang penggunaan cadar di lingkungan instansi pemerintahan dan ancaman keamanan.

Fachrul Razi mengatakan tak ada dasar aturan agama dalam penggunaan cadar. Apalagi aturan di pemerintahan. “Kalau instansi pemerintah kan memang sudah jelas ada aturannya, kalau kamu PNS memang boleh pakai tutup muka?” ujar Fachrul.

Tak hanya cadar, Fachrul juga mengatakan penggunaan celana cingkrang oleh ASN tidak sesuai aturan. Meski tak dipersoalkan dari segi agama, Fachrul Razi menyebut celana cingkrang melanggar aturan berpakaian ASN. “Tapi dari aturan pegawai (celana cingkrang) bisa (dilarang),” kata Fachrul.

Tjahjo Kumolo: Saya Minta PNS Pensiun Dapat Rp 1 Miliar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

Mernyataan menteri yang viral berikutnya datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Dia mengusulkan agar seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pensiun mendapat uang Rp 1 miliar.

Tjahjo menyebut telah bicara dengan detail terkait ini dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Saya juga sudah meminta kalau begitu ASN pensiun, itu kalau bisa minimal dapat Rp 1 miliar," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.

Belakangan, politikus senior PDIP itu mengklarifikasi pemberitaan soal pensiun Rp 1 miliar itu, Menurut dia, hal itu hanyalah harapan saja. “Syukur-syukur ASN yang pensiun dapat kompensasi tabungan pensiunannya bisa mencapai Rp 1 miliar, yang saat ini baru mencapai puluhan juta rupiah,” kata Tjahjo.

Yasonna Laoly: Pokoknya (Harun Masiku) Belum di Indonesia
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Menkumham Yasonna menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Berikutnya yaitu pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada 16 Januari 2020 seputar keberadaan Harun Masiku. Harus adalah tersangka kasus suap di KPU yang lolos dari operasi penangkapan oleh KPK.

Saat itu, Yasonna memastikan bahwa Harun masih berada di luar negeri. Belum ada kabar kapan dia akan kembali ke Indonesia. "Pokoknya belum di Indonesia," kata Yasonna di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA, Jakarta Timur, hari ini, Kamis, 16 Januari 2020.

Harun Masiku ternyata sudah kembali ke Indonesia saat operasi penangkapan oleh KPK berlangsung. Yasonna berdalih kesalahan pelaporan itu disebabkan gangguan sistem informasi di Imigrasi. “I swear to God, itu karena error,” kata Yasonna kepada Tempo, Rabu, 22 Januari 2020.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

2 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

5 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

9 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

11 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

22 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

22 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya