TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri memberikan sejumlah tugas kepada juru bicara komisi antirasuah. Hal itu tertuang dalam Arah Kebijakan Umum KPK 2020. Salah satu arahan ditujukan kepada Biro Humas dan juru bicara.

Kepada biro humas dan jubir KPK, pimpinan menginstruksikan agar dilakukan penyampaian informasi KPK yang bersifat positif, meredam informasi negatif, melakukan konter opini negatif, terhadap KPK melalui juru bicara.

"Penyampaian informasi KPK yang bersifat positif, meredam informasi negatif, melakukan konter opini negatif terhadap KPK, melalui juru bicara KPK," seperti dikutip dari dokumen berbentuk pdf tersebut, Kamis, 20 Februari 2020. Instruksi ini diberikan dalam rangka peningkatan reputasi organisasi.

Keberadaan juru bicara KPK diatur dalam Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018. Dalam beleid itu disebutkan bahwa juru bicara dan tim juru bicara ialah pembantu pimpinan dan unsur pelaksana tugas pendukung pimpinan. Aturan KPK itu menggantikan aturan sebelumnya yakni Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015.

Pelaksana Tugas Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan arahan kepada jubir itu adalah hal yang wajar. Ia mengatakan fungsi bagian Humas memang untuk meningkatkan informasi yang bersifat positif terkait lembaganya. "Di lembaga manapun juga demikian," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.