Veronica Koman Yakin Jokowi Terima Data 243 Orang Papua Tewas

Rabu, 12 Februari 2020 08:32 WIB

Veronica Koman. foto/twitter/VeronicaKoman

TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat HAM, Veronica Koman, yakin timnya di Canberra, Australia berhasil memberikan data terkait tahanan politik dan korban meninggal selama operasi militer di Papua kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 10 Februari 2020.

"Yakin sampai. Ada selfienya. Yang pegang handphonenya Pak Jokowi. Tapi kami enggak mau ini berakhir gimik. Kami enggak mau sibuk eksplorasi gimik-gimik ini," kata Veronica kepada Tempo pada Selasa, 11 Februari 2020.

Veronica berulang kali mengatakan kepada Tempo bahwa mereka tak mau sibuk menceritakan prosedur pemberian data itu ke Presiden Jokowi. Dia ingin substansi datanya menjadi hal yang utama.

"Ini bisa berakhir di gimik. Sedangkan kami mau fokus di data. Kalau mau debat, diskusi itu ya karena data tersebut. Makanya itu alasan kami mau fokus. Karena ini bukan gimik," katanya.

Veronica mengatakan dari data itu ia ingin memastikan Presiden Jokowi mengetahui jumlah korban tewas dalam operasi militer itu yang mencapai 243 orang. Bahkan 110 di antaranya adalah anak-anak. "Ini kami mau pastikan Jokowi tahu enggak," katanya.

Veronica mengatakan, data yang dia berikan di antaranya adalah nama, umur, lokasi kejadian, dan lokasi rumah tahanan para korban Papua. Dia memilih memberikan data yang ringkas agar Presiden Jokowi lebih mudah untuk menelaah.

"Kan Jokowi sibuk. Kalau laporannya lengkap, kamu punya detail selain nama dan umur, tapi juga tempat meninggal, tanggal dan cara meninggalnya. Tapi kan Jokowi sibuk. Jadi kami bikin yang handy biar lebih gampang dibaca dan dicerna," katanya

Veronica pun kini mempertanyakan langkah Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi negara, setelah mengetahui data yang diberikannya. Menurut dia, selama ini Presiden selalu menunjukkan profil yang memiliki hati untuk Papua.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud Md memastikan Presiden Jokowi belum menerima data terkait tahanan politik dan korban meninggal di Papua. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menuturkan kalaupun data tersebut ada, maka hanya sekedar sampah.

Berita terkait

Kondisi Paniai Usai TPNPB-OPM Serang Patroli TNI, Kapolres: Relatif Aman

1 jam lalu

Kondisi Paniai Usai TPNPB-OPM Serang Patroli TNI, Kapolres: Relatif Aman

Kapolres Paniai mengatakan, warga kampung Bibida yang sempat mengungsi saat baku tembak OPM dan TNI, sudah pulang ke rumah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

2 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

4 jam lalu

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

Polda Papua menyatakan situasi di Kabupaten Paniai kembali aman paska penembakan OPM terhadap anggota TNI yang berpatroli.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

4 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

15 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

15 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

15 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

16 jam lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

Bantuan Jepang ini ditujukan untuk meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

17 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

18 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya