TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Effendi Simbolon menilai jabatan menteri koordinator, seakan tak ada lagi fungsinya. Memasuki 100 hari pertama kerja Kabinet Maju Presiden Joko Widodo, Effendi berpendapat jabatan ini agar dihapus.

"Kalau mau lari kencang, enggak perlu ada Menko. Semua menteri-menterinya adalah menteri yang langsung menerapkan kebijakannya," kata Effendi dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020.

Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan selama periode kedua pemerintahan Jokowi berjalan, para menteri nampak bingung kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Bahkan, ia melihat tanpa adanya kementerian koordinator pun, seluruh kementerian berjalan dengan diskresinya masing-masing.

"Sekarang saya juga melihat fungsi Menko juga saya kira ga terlalu efektif kecuali memperpanjang birokrasi yang akhirnya ga penting juga begitu," kata Effendi.

Effendi mengakui pemerintah saat ini mampu menciptakan stabilitas politik. Hal ini dilakukan lewat langkah merangkul lawan politik utama saat pemilihan presiden, menjadi kawan dengan memasukkannya ke jajaran menteri.

Namun Effendi kemudian memanfaatkan apakah modal stabilitas politik ini telah berhasil dimaksimalkan. Ia menyebut jabatan-jabatan di dalam kabinet dan orang-orang yang mengisinya lah yang kemudian sangat menentukan.

"Nah ini berpulang lagi kepada susunan kru yang ada di kapalnya Pak Jokowi ini," kata Effendi.