DPR Sarankan Jokowi Pimpin Kajian Pemulangan WNI Eks ISIS

Rabu, 5 Februari 2020 21:58 WIB

Suasana pengungsian WNI eks ISIS di Al-Hawl, Suriah, 23 Mei 2019. TEMPO/Hussein Abri Dongoram

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Yandri Susanto meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengomandoi atau memimpin kajian rencana pemulangan WNI eks ISIS. Yandri menilai permasalahan itu tak cukup dibahas hanya di tingkat menteri atau menteri koordinator.

"Saya usul sebaiknya dibawa ke rapat kabinet, apakah rapat terbatas atau rapat paripurna itu terserah Pak Presiden," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

Yandri beralasan masalah itu sangat sensitif dan strategis sehingga harus melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Beberapa yang berkepentingan di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Selain itu, politikus Partai Amanat Nasional ini mendorong agar pemerintah melibatkan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas keagamaan lainnya. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, kata dia, juga harus dilibatkan.

Setelah semua pihak terlibat dalam pembahasan, kata Yandri, segala pernyataan menyangkut pemulangan WNI eks ISIS sebaiknya juga datang dari presiden. Dia mewanti-wanti jangan sampai ada pernyataan-pernyataan yang bertentangan dari pihak pemerintah.

Advertising
Advertising

"Supaya tidak antarpemerintah justru berdebat sendiri nanti, seolah-olah rebutan pengaruh atau rebutan mengambil keputusan dengan hal-hal strategis seperti ini," kata Yandri.

Rencana pemulangan WNI eks ISIS ini sebelumnya terlontar dari Menteri Agama Fachrul Razi. Dia menyebut BNPT akan memulangkan 600 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Negara Islam Irak Suriah atau ISIS dari Timur Tengah. Belakangan, Fachrul meralat ucapannya dan mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan itu. "Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam," kata Fachrul melalui siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 4 Februari 2020.

Berita terkait

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

10 jam lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

10 jam lalu

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

11 jam lalu

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

12 jam lalu

Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap memberikan dukungan semangat kepada Timnas U-23 Indonesia bisa lolos Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

13 jam lalu

Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

Bobby Nasution kembali menuai kontroversi setelah melantik pamannya menjadi Sekda Kota Medan. Ini deretan kontroversinya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

14 jam lalu

Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

Presiden Jokowi bertolak ke Banyuwangi, Jawa Timur, untuk kunjungan kerja.

Baca Selengkapnya

CEO Microsoft Temui Jokowi, Menkominfo: Komitmen Investasinya Rp 28 T

14 jam lalu

CEO Microsoft Temui Jokowi, Menkominfo: Komitmen Investasinya Rp 28 T

Menteri komunikasi dan informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap jumlah investasi Microsoft di Indonesia sebesar $1,7 miliar.

Baca Selengkapnya

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan terhadap Rocky Gerung

15 jam lalu

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan terhadap Rocky Gerung

Hakim menilai pernyataan Rocky Gerung sebagai kritik terhadap kebijakan publik, bukan serangan personal terhadap individu.

Baca Selengkapnya

Antusiasme Warga Nobar Timnas Indonesia Vs Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U-23 2024

16 jam lalu

Antusiasme Warga Nobar Timnas Indonesia Vs Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U-23 2024

Jokowi dan beberapa menteri nonton bareng laga Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Piala Asia U-23 2024. Nobar pun dilakukan di banyak tempat semalam.

Baca Selengkapnya