TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III atau Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, bukan perkara kriminal biasa.

"Ada nuansa politik di dalamnya. Kami tidak hanya mempersoalkan berapa dana yang telah dimanipulasi di dalam kasus Jiwasraya," kata Benny usai menyerahkan dukungan pembentukan Pansus, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

Dia mengatakan Demokrat ingin menggali lebih dalam dana nasabah Jiwasraya tersebut digunakan untuk apa saja. "Bahwa nanti ada kaitannya dengan istana atau tidak, nanti waktu penyelidikan kami akan gali itu lebih dalam," ujarnya.

Benny menegaskan usulan Fraksi Demokrat membentuk Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Namun, bertujuan menegakkan keadilan dan prinsip hukum yang adil.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan fraksinya mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya agar ada keseriusan untuk membongkar perkara ini.

Menurut dia, apabila tidak serius untuk menuntaskan kasus Jiwasraya maka kepercayaan publik akan luntur. "Logika kami kalau sudah ada tiga Panja di tiga komisi, ayo digabungkan dalam Pansus agar bisa terkoordinasi komprehensif dan tuntas," katanya.