KPK Belum Tangkap Harun Masiku, Politikus Demokrat Bilang Begini

Selasa, 4 Februari 2020 09:58 WIB

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny Kabur Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak kunjung menangkap Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Benny menilai hal ini menandakan bahwa pertarungan sekarang bukan lagi antara KPK bersama pejuang antikorupsi melawan Harun Masiku. "Melainkan telah berpindah menjadi pertarungan antara gerakan rakyat semesta (great refusal) melawan kekuasaan yang tampaknya menjadi bunker raksasa tempat Masiku bersembunyi," kata Benny melalui pesan singkat, Selasa, 4 Februari 2020.

Benny mengatakan penangkapan Harun penting untuk membongkar praktik dugaan suap-menyuap di Pemilihan Umum 2019. Namun meski sudah menjadi tersangka sejak 9 Januari lalu, KPK belum berhasil menangkap Harun hingga sekarang.

"Masiku, menurut saya, saat ini di tempatnya bersembunyi merasa terbelenggu dan berada dalam kondisi ketakutan mendalam. Kita harus selamatkan Masiku karena itu pintu masuk bongkar praktik suap-menyuap dalam Pemilu lalu," kata Benny.

Benny juga menyebut saat ini KPK tak berdaya. Dia lantas mengajak publik untuk menyokong KPK kembali menjalankan fungsinya dalam penindakan korupsi tanpa pandang bulu.

Advertising
Advertising

"Rakyat harus bantu KPK agar kuat dan tidak takut demi negara dan hukum untuk runtuhkan tembok yang memisahkan Masiku dengan kita," ujar dia.

Harun Masiku merupakan calon legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pemilu 2019. Dia maju dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Harun diduga menyuap Wahyu Setiawan terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

Kasus ini turut menyeret PDIP sebab partai banteng itu berkukuh mengajukan nama Harun. Di sisi lain, KPU menetapkan Riezky Aprilia, caleg PDIP dari dapil Sumsel I yang memperoleh suara terbanyak setelah Nazarudin Kiemas.

Keberadaan Harun pun sempat simpang siur lantaran Imigrasi menyebutnya pergi ke luar negeri pada 6 Januari 2020, dua hari sebelum penangkapan Wahyu Setiawan. Hingga medio Januari, Imigrasi dan Menteri Hukum dan HAM yang juga politikus PDIP, Yasonna Laoly berkukuh Harun belum kembali ke Indonesia.

Penelusuran Tempo membuktikan sebaliknya. Harun diduga sudah berada di Tanah Air pada 7 Januari petang. Pada 21 Januari, istri Harun, Hildawati mengakui suaminya memberi kabar sudah berada di Indonesia pada 7 Januari.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan belum ada perkembangan dalam pencarian Harun. "Belum ada yang terbaru untuk kami sampaikan ke teman-teman," kata Ali Fikri di kantornya, Senin, 3 Februari 2020.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

1 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

1 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

4 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

5 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

6 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

7 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

9 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

9 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Api Abadi Mrapen yang Akan Menyala di Rakernas PDIP ke-V di Ancol

10 jam lalu

Asal-usul Api Abadi Mrapen yang Akan Menyala di Rakernas PDIP ke-V di Ancol

DPP PDIP melepas pelari pembawa obor perjuangan yang bersumber dari api abadi Mrapen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah untuk Rakernas PDIP.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

11 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya