Temui Puan, Airlangga dan Yasonna Belum Bawa Draf Omnibus Law

Rabu, 29 Januari 2020 22:30 WIB

Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menerima kunjungan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membahas omnibus law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. Foto: Istimewa.

TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani untuk membahas omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Namun, mereka belum membawa draf undang-undang sapu jagat itu.

"Pak Menko Perekonomian Airlangga datang menemui pimpinan DPR untuk menyamakan persepsi terkait pembahasan omnibus law yang nantinya akan diserahkan pemerintah," kata Puan sesuai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.

Puan menuturkan pemerintah harus menyerahkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja itu kepada DPR. Kemudian DPR akan menggelar rapat pimpinan, dilanjutkan dengan rapat pengganti Badan Musyawarah dengan para pimpinan fraksi. "Kalau kemudian disepakati, baru kita masukkan ke paripurna dan seterusnya. Hal itu yang kemudian saya sampaikan pokok proses di DPR seperti itu," ujar Puan.

Puan tak menjelaskan rapat paripurna yang dia maksud. Dia juga belum memastikan apakah RUU Cipta Lapangan Kerja ini bakal dibahas oleh Badan Legislasi atau panitia khusus (pansus). Kata Puan, pada intinya DPR menunggu draf dan surat presiden terlebih dulu.

"Tadi masih ngobrol-ngobrol aja, jadi saya enggak mau berandai-andai. Begitu draf diterima baru saya akan sampaikan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Airlangga Hartarto tak memastikan kapan draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja bakal diserahkan kepada DPR. Dia cuma berujar bahwa pemerintah akan mengikuti mekanisme yang ada di Dewan.

"Saya menyampaikan pada Ibu Ketua DPR sebagai konsultasi bahwa drafnya sudah selesai dengan ratas kemarin," kata Airlangga di lokasi yang sama.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

42 hari lalu

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia

Baca Selengkapnya

Menteri Yasonna Sebut Pemerintah Tidak Kaji soal Dwi Kewarganegaraan WNI

45 hari lalu

Menteri Yasonna Sebut Pemerintah Tidak Kaji soal Dwi Kewarganegaraan WNI

Pekan lalu, Presiden Jokowi memerintahkan Yasonna untuk membuat kajian mengenai status kewarganegaraan diaspora.

Baca Selengkapnya

Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

58 hari lalu

Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

13 Februari 2024

Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

Sebelum Aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024 telah berjilid-jilid aksi mahasiswa, pelajar, dan jurnalis

Baca Selengkapnya

Teladan Ayah Tempa Kedisiplinan Yasonna

12 Februari 2024

Teladan Ayah Tempa Kedisiplinan Yasonna

Terlatih kerja keras saat membantu ayahnya membangun bisnis minyak goreng. Kerja keras dan disiplin menjadi bekal Yasonna membangun karier di bidang hukum.

Baca Selengkapnya

Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

25 Januari 2024

Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

Tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres bicara tentang perlindungan lingkungan hidup. Timnas Anies Baswedan menilai UU Cipta Kerja harus direvisi.

Baca Selengkapnya

PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

24 Januari 2024

PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan PHK sebagai kedok.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

11 Januari 2024

Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk kepentingan bersama.

Baca Selengkapnya

Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

30 Desember 2023

Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

Anies Baswedan mengkritik omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha-pengusaha besar.

Baca Selengkapnya

Menteri Yasonna: Evaluasi dan Identifikasi Peluang Mendatang

14 Desember 2023

Menteri Yasonna: Evaluasi dan Identifikasi Peluang Mendatang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan refleksi akhir tahun 2023

Baca Selengkapnya