TEMPO.CO, Yogyakarta -Persebaran kasus virus Corona ke berbagai negara dinilai perlu disikapi dan diantisipasi lebih dini Pemerintah Indonesia.

"Perlu langkah kongkrit untuk membentuk semacam crisis center. Sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang benar dan akurat soal kasus wabah virus Corona itu," ujar Ketua asosiasi biro perjalanan wisata atau Asita Daerah Istimewa Yogyakarta, Sudiyanto Selasa 28 Januari 2020.

Sudiyanto menuturkan adanya crisis center seperti di tingkat provinsi, menjadi satu bentuk kesiagaan dalam penanganan kasus Corona itu.

Sudiyanto tak menampik, dampak perkembangan kasus virus Corona makin dikhawatirkan terutama kalangan pelaku industri pariwisata di Yogya.

Terlebih pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga mengkaji kemungkinan melarang penerbangan ke wilayah lain dari dan ke negara China akibat virus corona.

"Biro perjalanan menjadi salah satu industri yang cukup terdampak kasus itu. Wisatawan untuk melakukan perjalanan pasti mencari keamanan dan kenyamanan, tanpa dihinggapi rasa khawatir," ujar Sudiyanto.

Sudiyanto menuturkan meskipun kasus utama terjadi di Wuhan Tiongkok, akan tetapi hal ini akan bisa berdampak terhadap traffic wisatawan yang juga khawatir akan sebaran virus Corona tersebut.

Selain adanya crisis center, Asita mendorong di airport tanah air, tidak sekedar memasang thermo scanner. Tetapi untuk wisatawan manca negara yang berasal dari negara yang terjangkit untuk diperiksa lebih teliti oleh tim medis.

"Berikan pengawasan khusus dari kedatangan hingga kepulangan wisatawan manca dari negara terjangkit," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie mengatakan upaya kewaspadaan dini atas kasus Corona virus kini dilaksanakan jajaran Pemerintah DIY dalam beberapa hal.

"Kami mengaktifkan surveilans di pintu masuk (Yogya) serta membuat surat edaran kewaspadaan kepada rumah sakit, puskesmas dan klinik," ujarnya.

Para petugas di layanan kesehatan Yogya juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan seperti menyiapkan alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar, meningkatkan kompetensi petugas kesehatan dan mengatur alur rujukan pasien terduga pneumonia akibat Novel Coronavirus.