TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen menilai kebijakan Kampus Merdeka yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim merupakan terobosan yang berpeluang memberi kebebasan untuk perguruan tinggi.

"Adanya kebebasan itu diharapkan akan ada kreativitas dan inovasi untuk melakukan satu lompatan-lompatan ke depan yang lebih maju," kata Abduh kepada Tempo pada Ahad, 26 Januari 2020.

Meski begitu, Abduh yang juga advisor Paramadina Institute for Education Reform (PIER) mengakui bahwa kebijakan itu tidak mudah diimplementasikan. Dia mencontohkan, pertama, terkait pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk membuka program studi baru melalui kerjasama dengan dunia industri dan organisasi nirlaba kelas dunia.

"Jadi itu tidak terlalu mudah. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Asal ada satu kebutuhan yang riil, tangible yang bisa dipecahkan dan dijawab secara bersama-sama."

Kedua, terkait kebijakan akreditasi, Abduh menilai kemajuan dari kebijakan itu tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat. Hal ini lantaran masih sedikit perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan atau merasa punya kepercayaan diri dengan persyaratan penuh untuk memperoleh akreditasi internasional.

Ketiga, terkait kebijakan pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengambil studi di luar bidangnya. Ini disebut Abduh menjadi satu hal yang terasa lebih dinamis di lingkungan kampus. Menurutnya, kebijakan itu bisa membuka peluang mahasiswa mendadapatkan pengalaman di luar bidang keilmuan yang ditekuninya. Dengan pengalaman yang diperluas itu, mahasiswa dimungkinkan akan memasuki dunia kerja yang tak hanya berada di dalam bidang studi yang dipelajarinya.

Namun, di sisi lain, jika pemilihan studi di luar bidang mahasiswa itu tak jelas dan kurang relevan, Abduh khawatir justru dapat mendangkalkan kompetensi mahasiswa. Hal ini bisa terjadi jika bidang yang diambil mahasiswa tidak terlalu terkait dengan bidang keilmuannya. Untuk itu Abduh menegaskan dibutuhkannya suatu kebijakan yang menjelaskan implementasinya.

Keempat, terkait kebijakan pengambilan magang dalam 3 semester, Abduh berharap agar kegiatan itu bisa terarah. Menurutnya, mesti ada pembahasan dalam hal penyelenggaraannya. Apalagi jika program itu diambil di luar kampus, maka perlu dirumuskan bagaimana cara penilaiannya. "Kan tetap memerlukan penilaian sebagai proses akademik, sehingga mahasiswa memahami bagaimana memenuhi angka satuan kredit yang ada."

Abduh menegaskan, perlu adanya diskusi dengan mahasiswa ketika hendak memilih studi di luar prodi, bidang keilmuan maupun di universitas lainnya agar mahasiswa dapat menjelaskan maksud dan keinginannya. Tak hanya dilihat dari aspek pengembangan masyarakat ketika akan melamar kerja, namun harus diperhatikan apa kompetensi yang didapat oleh mahasiswa. "Oleh karena itu menurut saya harus jelas dia akan memperoleh apa dalam kegiatan ekstra kampus itu," ujarnya.

HALIDA BUNGA FISANDRA