Masyarakat Sipil Laporkan Yasonna Laoly Rintangi Penyidikan Harun
Reporter
Halida Bunga
Editor
Endri Kurniawati
Kamis, 23 Januari 2020 12:32 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan melaporkan dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2029-2024. "Kuat dugaan bantahan Yasonna terkait dengan keberadaan tersangka Harun Masiku selama ini dilakukan untuk melindungi yang bersangkutan dari jerat hukum KPK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana pada Kamis 23 Januari 2020.
Koalisi akan melaporkan Yasonna karena Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham akhirnya mengakui bahwa tersangka Harun Masiku, caleg PDIP, sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang lalu. Namun Ditjen Imigrasi baru mengungkap hal itu dalan konferensi pers di kantor Kemenkumham, Jakarta pada Rabu 22 Januari 2020.
Menurut koalisi, narasi yang selama ini diucapkan oleh Yasonna Laoly mesti disorot tajam. Laporan akan dilakukan koalisi pada hari ini, pukul 14.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain ICW, koalisi juga terdiri dari lembaga lainnya yaitu YLBHI, PUSAKO, KontraS, MaTA, TII, Sahdar, SEKNAS FITRA.
PERLUDEM, PSHK, Imparsial, JATAM, SAFE.net, LBH Jakarta dan Lokataru juga turut melaporkannya.
Imigrasi menyatakan Harun Masiku masih di luar negeri setelah operasi tangkap tangan KPK pada Kamis, 9 Januari 2020. Harun diketahui pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020. Data itu dipakai KPK dalam pencarian Harun hingga muncul status buron. Namun, Tempo mengungkap fakta bahwa Harun Masiku sudah kembali lagi ke Indonesia 7 Januari 2020 yang artinya ketika OTT KPK terjadi, dia berada di Indonesia.
Perlu 15 hari bagi Imigrasi untuk menyatakan Harun sudah kembali ke Indonesia. Pada Rabu, 22 Januari kemarin, mereka akhirnya mengakui kader PDIP yang terlibat suap Komisioner KPU itu sudah pulang sejak 7 Januari 2020. "Kami sebelumnya belum berani menjawab (pertanyaan tentang keberadaan Harun), karena litbang belum punya data lengkap," kata Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM Bambang Wiyono dalam konferensi pers di Gedung Imigrasi, Kemenkumham, Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2020.
