TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah sepatutnya marah karena namanya dikait-kaitkan dengan kasus gagal bayar polis JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk.

"Tentu saja SBY harus marah namanya dikaitkan skandal Jiwasraya. Itu kebohongan bodoh yang gampang ditebak bertujuan melindungi para perampok dari telunjuk publik," ujar Rachland saat dihubungi pada Selasa, 21 Januari 2020.

Menurut Rachland, hal inilah yang menjadi sebab SBY melalui fraksi Demokrat di DPR ngotot agar Pansus Jiwasraya dibentuk. Demokrat menilai Pansus ini penting agar skandal Jiwasraya tak dipolitisasi.

"Demokrat sepenuhnya paham, memperjuangkan Pansus Angket tidak mudah karena kalah jumlah. Tapi ini harus dilakukan karena ini satu-satunya langkah yang benar," ujar Rachland.

Pada akhir Desember 2019 lalu, SBY menanggapi soal kasus Jiwasraya yang disebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah bermasalah sejak periode pemerintahannya. Menanggapi pernyataan Jokowi, Ketua Umum Partai Demokrat itu menengarai kasus ini mau ditarik mundur ke tahun 2006 (era pemerintahan SBY.

Demokrat kemudian mengupayakan agar Pansus Jiwasraya dibentuk agar kasus ini terang-benderang. Namun, sebagian besar fraksi di DPR sepakat membuat Panja saja terkait kasus Jiwasraya ini.

Ahad, 19 Januari 2020, SBY menggelar rapat dengan Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Fraksi Riefky Harsya serta para anggota fraksi utamanya dari Komisi VI dan XI Fraksi Partai Demokrat DPR RI baik pimpinan maupun anggota di kediamannya di Cikeas. SBY ingin Demokrat terus memperjuangkan Pansus.

"Terus terang, SBY 'terganggu' saat skandal ini ditarik ke belakang, bahkan SBY disebut sebagai 'dalang' krisis keuangan Jiwasraya. Beliau tidak happy. Kok bisa kembali SBY disalahkan?," ujar Ossy lewat keterangan tertulis, Ahad lalu.