Rekaman CCTV Tunjukan Harun Masiku Sudah Pulang ke Indonesia

Minggu, 19 Januari 2020 10:32 WIB

Harun Masiku. facebook.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham satu suara menyatakan tersangka penyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Harun Masiku masih berada di luar negeri. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga mengatakan hal serupa. "Pokoknya belum di Indonesia," kata dia saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A, Jakarta Timur, Kamis, 16 Januari 2020.

Penelusuran Majalah Tempo edisi 18 Januari 2020 mendapatkan temuan sebaliknya: Harun sudah pulang ke tanah air.

Harun memang melancong ke Singapura pada 6 Januari 2020. Namun, ia hanya sehari berada di negara itu. Pada, Selasa, 7 Januari 2020, Harun kembali ke Indonesia. Menggunakan maskapai Batik Air, calon legislatif PDIP pada pemilu 2019 ini tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta pada pukul 17.03.

Kepulangan Harun terekam CCTV Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Majalah Tempo dalam artikel 'Harun di Pelupuk Mata Tak Tampak' menjabarkan gerak-gerik tersangka penyuap Wahyu sebanyak Rp 900 juta ini ketika tiba di Bandara Soekarno Hatta. Misalnya, ketika Harun melintasi pemeriksaan Imigrasi hingga Bea Cukai.

Tak cuma rekaman CCTV, sejumlah saksi juga membenarkan telah bertemu Harun. Salah satunya, ada saksi yang melihat keberadaan Harun di Apartemen Thamrin Residence. Saksi mata itu juga melihat Harun Masiku di sekitar apartemen pada hari operasi tangkap tangan KPK, 8 Januari 2020.

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

5 jam lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

6 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

8 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

16 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

17 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

18 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

18 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

20 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

20 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya