TEMPO.CO, Jakarta - Jokowi menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Natuna. "Penyerahan sertifikat ini diberikan supaya kita tahu bahwa Natuna adalah Indonesia," ujar Jokowi usai menyerahkan sertifikat, Rabu, 8 Januari 2020.

Jokowi mengatakan di Natuna ada 41 ribu bidang tanah yang harusnya diberikan sertifikat. Sampai saat ini baru 26 ribu bidang. Masih ada 15 ribu sertifikat yang harus diberikan kepada masyarakat.

“Bapak ibu beruntung karena sudah diberi sertifikat. Ini tanda bukti atas lahan tanah berupa sertifikat ini diberikan kepada masyarakat Natuna,” kata Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan bahwa secara de facto dan de yure Natuna adalah Indonesia. "81 ribu penduduk Natuna adalah rakyat Indonesia. Apalagi ada Bupati dan Gubernurnya," kata dia.

Plt Gubernur H Isdianto memastikan bahwa Pemerintah Pusat tak akan membiarkan masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Natuna sendirian dalam menghadapi berbagai persoalan. Kehadiran langsung Presiden Joko Widodo, semakin menegaskan bahwa Natuna adalah Indonesia dan akan bersama-sama menjaga kedaulatannya.

“Tadi Pak Presiden kembali menegaskan bahwa secara de facto dan de yure Natuna adalah Indonesia. Kita, dan seluruh masyarakat Kepri akan bersama-sama dengan segala keterbatasan untuk menjaga kedaulatannya. Termasuk di Laut Natuna Utara,” kata Isdianto, sesaat setelah kepulangan Presiden Jokowi dari Kunjungan Kerja ke Ranai, Natuna, Rabu (8/1).

Jokowi ke Natuna dalam rangka bertemu dengan nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Selat Lampa dan Penyerahan Sertifikat Tanah Gratis untuk Rakyat di Kantor Bupati Natuna. Dalam kunjungan itu, Jokowi didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Chandra.