Minta KPK Ungkap Jiwasraya, Demokrat: Kesempatan buat Firli

Minggu, 29 Desember 2019 12:35 WIB

Didi Irawadi Syamsudin (tengah), kuasa hukum Susilo Bambang Yudhoyono, mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri untuk melaporkan Antasari Azhar atas dugaan pencemaran nama baik, 14 Februari 2017. Tempo/Rezki Alvionitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, meminta kasus PT Asuransi Jiwasraya diungkap bersama-sama oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khusus untuk KPK, kata dia, kasus ini bisa menjadi ajang bagi ketua KPK yang baru, Firli Bahuri untuk menunjukkan kemampuannya.

"Selama ini, kan, (pimpinan) KPK yang baru banyak orang bertanya-tanya ini KPK dipimpin Firli mampu apa tidak atasi masalah korupsi di negeri ini,” kata dia dalam diskusi Bara Jiwasraya Sampai Istana? di Wahid Hasyim, Jakarta, Ahad, 29 Desember 2019.

Jika KPK berani, ujar Didi, kasus Jiwasraya akan menepis dugaan bahwa Firli hanya titipan. “Ini kesempatan buat beliau."

Saat ini kasus Jiwasraya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun ia menyarankan agar Kepolisian dan KPK ikut terlibat. "Saya kira mari keroyok saja kasus ini."

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, mendukung saran Didi. Kasus Jiwasraya bisa menjadi arena untuk menguji kemampuan KPK di bawah kepemimpinan Firli. "KPK belum pernah masuk ke urusan kayak gini, selama ini kan OTT terus, nah ini langsung ada kasus puluhan triliun," ujarnya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Babak Baru Konflik KPK

3 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

3 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

4 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

5 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

6 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

7 jam lalu

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

8 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

10 jam lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

13 jam lalu

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.

Baca Selengkapnya