TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Filipina dalam pembebasan dua dari tiga orang WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di perbatasan Filipina sejak 24 September 2019. "Alhamdulillah, dua dari tiga WNI bisa terbebas dari penyanderaan Abu Sayyaf dengan selamat. Pemerintah Indonesia dan Filipina patut kita apresiasi atas hasil ini," kata Sukamta di Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019.

Sebelumnya, dua dari tiga WNI yang disandera selama 90 hari oleh kelompok Abu Sayyaf dibebaskan pada Ahad, 22 Desember 2019. Langkah pembebasan dilakukan atas kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Filipina.

Dengan demikian, kata dia, masih ada satu warga negara Indonesia (WNI) yang masih disandera sehingga diharapkan segera dibebaskan. Sukamta mengingatkan Pemerintah bahwa tugas melindungi WNI, khususnya terkait dengan aktivitas Abu Sayyaf, masih belum selesai hingga saat ini.

Ia menilai masalah perompakan kelompok Abu Sayyaf terjadi akibat kondisi kemiskinan di daerah-daerah basis wilayah Abu Sayyaf. "Oleh karena itu, pendekatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan agama untuk mencegah penculikan kembali berulang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Filipina," ujarnya.

Sukamta yang juga Wakil Ketua FPKS DPR RI itu menilai langkah penyelesaian masalah Abu Sayyaf tidak terhenti hanya pada patroli laut bersama dan operasi militer, tetapi aksi mengatasi kemiskinan dan masalah sosial. Selain itu, menurut dia, pendekatan agama juga harus dilakukan karena kesamaan agama dan sejarah perkembangan Islam di Filipina yang disebarkan oleh nenek moyang Minangkabau.