Wakil Presiden Jusuf Kalla, Berikan Pembekalan 6.000 CPNS.
TEMPO.CO, Yogyakarta-Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap tak setuju atas rencana penghapusan ujian nasional oleh pemerintah. Menurut dia peniadaan ujian nasional bukan langkah tepat.
"Jangan menciptakan generasi muda yang lembek,” ujar JK di sela pengukuhan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
Menurut JK ujian nasional tetap menjadi bagian penting dari sebuah proses pembelajaran. “(Ujian nasional) tetap pentinglah itu, semua harus belajar,” ujar JK.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membantah penghapusan ujian nasional bakal membuat pelajar Indonesia bermental lembek. Dia yakin kebijakan itu justru lebih memberi tantangan.
"Enggak sama sekali (bermental lembek). Karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021, malah lebih men-challenge sebenarnya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Menurut Nadiem pergantian ujian nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter menantang pihak sekolah untuk menerapkan model pembelajaran yang sesungguhnya dan tidak sekadar menyuruh murid menghafal. "Ada pembelajaran, ada penghafalan. Itu hal yang berbeda," kata dia.
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
23 hari lalu
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
54 hari lalu
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.
