Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional Mulai 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan sambutan pada puncak peringatan HUT Ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 30 November 2019. Acara tersebut mengangkat tema " Peran strategis Guru dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia unggul. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan empat program kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar". Salah satu isinya adalah menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021.

“Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” kata Nadiem dikutip dari situs Kemdikbud, Rabu, 11 Desember 2019.

Ujian ini bakal dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, yakni kelas 4, 8, dan 11. Pemerintah berharap hal ini bisa mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

“Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” ucap dia.

Selain itu, pemerintah menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Mulai tahun depan USBN diselenggarakan hanya oleh sekolah.

Ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

“Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” tuturnya.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru ini guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” kata Nadiem.

Selain itu, dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Nadiem.

Nadiem berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” katanya.






Bungkam Hater, Nadiem Makarim Puji Dua Siswa SMP Jago Dansa Sport yang Sempat Dihujat

18 hari lalu

Bungkam Hater, Nadiem Makarim Puji Dua Siswa SMP Jago Dansa Sport yang Sempat Dihujat

Unggahan Nadiem Makarim ini sekaligus untuk membungkam nyinyiran pembenci atau hater yang tidak suka dengan video itu.


Ditutup Besok, Simak Syarat dan Ketentuan Program Guru Penggerak Kemendikbud

27 hari lalu

Ditutup Besok, Simak Syarat dan Ketentuan Program Guru Penggerak Kemendikbud

Program guru penggerak dari Kemendikbud beserta persyaratan lengkapnya.


Federasi Serikat Guru Indonesia Beri Catatan soal Kebijakan Merdeka Belajar

36 hari lalu

Federasi Serikat Guru Indonesia Beri Catatan soal Kebijakan Merdeka Belajar

FSGI mencatat kebijakan Mendikbudristek yang paling menghebohkan dan menimbulkan pro kontra di lapangan adalah Merdeka Belajar


Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud 2022 Meningkat Menjadi 85,9

38 hari lalu

Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud 2022 Meningkat Menjadi 85,9

Dari survei yang dilakukan, indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikburistek pada meningkat 1,3 poin menjadi 85,9 dari poin 84,6 pada 2021.


Mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Garap Film Setan Alas, Tayang 2023

42 hari lalu

Mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Garap Film Setan Alas, Tayang 2023

Mahasiswa dan dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah menggarap Film Setan Alas.


233 Ribu Pelajar Ikuti Ajang Prestasi, Nadiem: Manajemen Talenta Prioritas Merdeka Belajar

46 hari lalu

233 Ribu Pelajar Ikuti Ajang Prestasi, Nadiem: Manajemen Talenta Prioritas Merdeka Belajar

Mendikbud Nadiem mengapreasiasi para talenta berprestasi dan semua pihak yang telah mendukung manajemen talenta.


Tiga Rencana Nadiem Makarim untuk Pengangkatan Guru PPPK Tahun Depan

3 Desember 2022

Tiga Rencana Nadiem Makarim untuk Pengangkatan Guru PPPK Tahun Depan

Nadiem Makarim menyampaikan tiga rencana kebijakan untuk pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)


Jokowi di Depan Guru: Jangan Ilmu Usang 30 Tahun Masih Diberikan ke Siswa

3 Desember 2022

Jokowi di Depan Guru: Jangan Ilmu Usang 30 Tahun Masih Diberikan ke Siswa

Jokowi meminta para guru untuk selalu memperbarui informasi yang mereka miliki dalam pembelajaran. Pesan ini disampaikan karena Jokowi melihat ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat sekali.


Ganjar Pranowo Sampaikan Keluhan Guru soal PPPK ke Jokowi dan Nadiem

3 Desember 2022

Ganjar Pranowo Sampaikan Keluhan Guru soal PPPK ke Jokowi dan Nadiem

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyampaikan keluhan para guru honorer di daerahnya soal seleksi PPPK di depan Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.


Hari Guru Nasional, Nadiem Sebut Kebutuhan Guru Terpenuhi Lewat Platform Ini

25 November 2022

Hari Guru Nasional, Nadiem Sebut Kebutuhan Guru Terpenuhi Lewat Platform Ini

Platform tersebut, kata Nadiem, dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan, bukan berdasarkan keinginan dari Kementerian Pendidikan.