Menunggu Orang Baik-baik Pilihan Jokowi Jadi Dewas KPK

Reporter

Tempo.co

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 11 Desember 2019 08:25 WIB

Ilustrasi KPK. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK sudah ada di kantong Presiden Joko Widodo. "Sudah," kata dia singkat di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Namun, Jokowi mengatakan belum akan mengumumkannya.
Saat ditanya jumlah anggota Dewas KPK, Jokowi tak menjawab.

Penyaringan kandidat Dewan Pengawas KPK dilakukan oleh tim internal yang dikomandani Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Beberapa anggotanya adalah Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, dan Dini Purwono.

Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, sebelumnya mengatakan Jokowi mengutamakan pegiat antikorupsi untuk mengisi jabatan Dewan Pengawas KPK. Jokowi juga menyerahkan sejumlah calon yang dia dapatkan berdasarkan masukan dari sejumlah pihak kepada tim internal. Nantinya, tim ini yang akan menelusuri rekam jejak dan kesesuaian kandidat tersebut dengan syarat-syarat adminsitratif.

Rencananya, pelantikan anggota Dewas KPK akan dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan KPK periode baru. Hal tersebut sesuai dengan peraturan peralihan pada Pasal 69A UU KPK yang sudah direvisi, yaitu pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan pimpinan KPK periode 2019-2023.

Advertising
Advertising

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan akan ada kejutan dari nama-nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan para anggota dewan pengawas ini sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan Jokowi.

"Presiden juga sudah tahu kriterianya, tapi nanti akan jadi kejutan bahwa dewasnya baik-baik," kata Mahfud saat ditemui di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

Mahfud tak merinci maksud dari ungkapan baik-baik yang ia sebutkan. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengatakan tak ikut memberi masukan pada Jokowi saat akan memilih dewan pengawas tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, nama-nama yang perlu menunggu persetujuan Istana, di antaranya adalah, Guru Besar Fakultas Hukum Unversitas Gadjah Mada Marcus Priyo Gunarto, mantan Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Aji, dan Mantan Wakil Ketua KPK Amin Sunaryadi. Ada pula nama lain seperti Mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas; Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Mas Ahmad Santosa; mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein; dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman.

Mahfud mengatakan ini pertama kalinya ada dewan pengawas di tubuh KPK yang dipilih langsung oleh presiden. Kewenangan penuh untuk memilih ada di tangan presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Meski begitu, ia mengatakan banyak nama yang diusulkan kepada Jokowi.

"Nama-nama kan banyak yang masuk ya, tapi kita tidak tahu mengerucut ke mana gitu ya biar aja presiden (yang menentukan)," kata Mahfud.

FRISKI RIANA\EGI ADYATAMA\KORAN TEMPO

Berita terkait

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

34 menit lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

20 jam lalu

Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

Mantan capres Ganjar Pranowo berkali menyatakan tak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo -Gibran. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan Mahfud Md?

1 hari lalu

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan Mahfud Md?

Ganjar menjadi oposisi guna menegakkan mekanisme check and balances terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Bagaimana dengan Mahfud Md?

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

1 hari lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Seret Alexander Marwata, Yudi Purnomo: Harus Didalami

3 hari lalu

Nurul Ghufron Seret Alexander Marwata, Yudi Purnomo: Harus Didalami

Yudi Purnomo menilai sidang etik terhadap Nurul Ghufron bisa membuka fakta baru soal apakah Alexander Marwata terlibat atau tidak.

Baca Selengkapnya

Sidang Etik Nurul Ghufron 14 Mei, Dewas KPK Pastikan Tak Akan Ditunda Lagi

3 hari lalu

Sidang Etik Nurul Ghufron 14 Mei, Dewas KPK Pastikan Tak Akan Ditunda Lagi

Dewas KPK memastikan tak akan menunda lagi sidang etik terhadap Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

4 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

5 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

5 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya