TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menilai pengamat politik Rocky Gerung tidak jernih saat menuding Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak paham Pancasila. Ia berujar kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan jangan langsung dianggap tidak Pancasilais.

"Saya pikir, itu cara menilainya itu kacamatanya buram," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.

Menurut Moeldoko, menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah keputusan yang berat bagi pemerintah. Namun jika tidak menaikkan biaya ini maka APBN akan terbebani.

Moeldoko menyatakan Presiden Jokowi adalah sosok yang paham Pancasila. Ia mencontohkan bahwa pada Selasa lalu Jokowi baru saja memberikan "kuliah" tentang internalisasi Pancasila.

"Internalisasi Pancasila itu sudah kelas yang paling tinggi. Pertama hapal. Yang kedua, mulai di penghayatan. Kalau dia sudah bisa merasa sesuatu yang enggak enak karena melanggar sapta marga, melanggar Pancasila, di situ internalisasi sudah melekat," tuturnya.

Tudingan Rocky bermula saat dia berbicara mengenai polemik perpanjangan izin Front Pembela Islam di acara ILC TVone. Di akhir sesi bicaranya, Rocky mengatakan Jokowi tidak mengerti Pancasila.

"Polisi Pancasila atau presiden juga enggak ngerti Pancasila kan, dia hapal tapi enggak paham, kalau dia paham, dia enggak berhutang, kalau dia paham, dia gak naikin BPJS, kalau dia paham, dia gak langgar undang-undang lingkungan," ujar Rocky Gerung.