Indra Bambang Utoyo Khawatir Politik Uang Merebak di Munas Golkar

Senin, 2 Desember 2019 15:56 WIB

Politikus senior Partai Golkar Indra Bambang Utoyo mengembalikan formulir pendaftaran calon ketua umum Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta-Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Indra Bambang Utoyo mengkhawatirkan terjadinya politik uang di Munas Golkar. Indra menilai transaksional semacam ini semakin rawan terjadi jika syarat 30 persen dukungan dalam pencalonan ketua umum dilakukan melalui surat.

"Malah dengan surat dukungan itulah politik uang berjalan. Waktu dapatkan surat dukungan, jelas, pasti ada. Saya enggak mau nuduh, tapi pengalaman dari dulu," kata Indra seusai mengembalikan formulir pendaftaran caketum di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin, 2 Desember 2019.

Indra berujar para pemilik suara di munas biasanya akan menetapkan harga tertentu untuk memberikan dukungannya kepada salah satu calon. Menurutnya, hal ini sudah terjadi sejak Munas Golkar pada 2016. Indra mengaku melihat indikasi politik uang semacam ini akan terulang kembali. "Terulang kembali, saya yakin," kata dia.

Indra menuturkan sudah mengkritik hal ini sejak 2016 saat Golkar menggelar munas di Bali. Ketika itu, mereka juga berdebat ihwal mekanisme penetapan syarat 30 persen dukungan. Tujuh bakal caketum, termasuk Airlangga Hartarto, kata Indra, menginginkan proses pemberian dukungan melalui pemilihan tertutup. Hanya Setya Novanto yang menginginkan pemberian syarat dukungan secara terbuka.

Indra memprotes ketika belakangan ini Airlangga malah menginginkan mekanisme pemberian syarat dukungan secara terbuka. Menurutnya, mekanisme itu hanya akan menguntungkan Airlangga sebagai inkumben. "Tiga hari kami harus kumpulkan 30 persen, siapa yang bisa? Enggak akan mungkin. Yang mungkin, ya, cuma ketum, sudah keliling kok, dan ini menurut saya tidak adil," ujarnya.

Indra pernah menjadi bakal calon Ketua Umum Golkar di Munas Bali pada 2016. Namun ketika itu dia tak berhasil mendapatkan 30 persen dukungan. Indra mengaku tak masalah jika di munas kali ini pun dia cuma mendapat sedikit dukungan. Politikus senior beringin ini hanya ingin pemilihan berjalan demokratis. "Bagi saya yang penting pemilihan ini berjalan demokratis. Saya dapat satu dua tiga enggak ada problem," kata dia.

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

3 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

27 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

29 hari lalu

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

40 hari lalu

Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Baca Selengkapnya

Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

41 hari lalu

Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.

Baca Selengkapnya