TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan, Fadjroel Rachman, memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap mendukung pelaksanaan pemilihan umum secara langsung.

"Beliau tegas mengatakan, 'Saya lahir dari pemilihan presiden secara langsung. Karena itu, saya akan tetap mendukung pemilihan presiden secara langsung, tidak melalui MPR'. Itu pernyataan sudah disampaikan pada bulan Agustus," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 29 November 2019.

Fadjroel mengatakan, pemilihan secara langsung sudah sesuai dengan konstitusi. Selain itu, Jokowi juga selalu dipilih secara langsung sejak mengikuti pemilihan wali kota Solo, pemilihan gubernur DKI, hingga pemilihan presiden. "Itu sesuai konstitusi UUD 1945," ujarnya.

Organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebelumnya mengusulkan agar pemilihan presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). PBNU berkaca pada pilpres 2019 yang dianggap melahirkan banyak persoalan.

"Bisa kita rasakan di rumah masing-masing betapa pilpres itu telah melahirkan suatu ketegangan baik antarkeluarga, antar-RT, antar-RW, korban yang ditimbulkan juga tidak sedikit, ada yang meninggal," kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal Zaini.

Helmy menjelaskan PBNU memilih untuk bersikap mementingkan menolak kerusakan ketimbang memetik manfaat atau dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih. Nilai ini merujuk hasil Munas PBNU 2012 yang saat itu juga menyoroti pemilihan kepala daerah.