TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menargetkan menghentikan kebocoran anggaran di sektor pertahanan. Prabowo memperingatkan semua pihak yang berada di bawah koordinasi Kementerian, agar tak main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara.

"Beliau memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente di sektor pertahanan. Tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI," ujar Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 25 November 2019.

Dahnil mengatakan Prabowo ingin anggaran belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan minimalisasi kebocoran. Ia mengatakan belanja alutsista juga akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan khususnya bagi tiga matra TNI, secara merata.

"Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan bias Angkatan Darat," kata Dahnil.

Dahnil menyebut Prabowo memahami kondisi alutsista tiga matra yang perlu ditingkatkan terus dan dimodernisasi. Karena itu, review secara langsung terkait harga dan spesifikasi belanja-belanja alutsista yang sudah dialokasi pada 2019 akan dilakukan. Selain itu, review alokasi 2020 juga akan dilakukan agar anggaran tepat sasaran, ekonomis, efisien, dan efektif.

"Agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente," kata Dahnil.

Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi memerintahkan Prabowo agar mengubah pola pikir yang selama ini digunakan dalam setiap pengadaan Alutsista. Ia meminta agar tidak lagi berorientasi sekadar penyerapan anggaran atau proyek.

Saat ditemui setelah rapat, Prabowo mengatakan jika mendapat perintah untuk memastikan tidak ada penyelewengan anggaran negara dalam pengadaan Alutsista. "Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan."