Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Humphrey R. Djemat. Tempo/Rezki Alvionitasari.
TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, menyebut ada rekannya seorang profesional yang awalnya diminta menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo. Humphrey mengatakan rekannya itu kemudian didekati oleh sebuah partai politik yang berjanji menyorongkan namanya, tetapi meminta setoran Rp 500 miliar selama orang tersebut menjabat menteri.
"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi, dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar," kata Humphrey di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Ahad, 24 November 2019.
Humphrey tak mau menyebut siapa calon menteri tersebut. Namun dia mengklaim rekannya itu profesional yang memiliki kemampuan khusus. Humphrey mengklaim, rekannya itu kemudian menolak lantaran tak sesuai dengan hati nurani.
"Kalau dia mau, karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh Presiden," ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menilai pernyataan Humphrey ini ngawur dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Dia meminta Humphrey mengungkap saja siapa yang dia maksud agar tak menjadi fitnah. "Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik," kata Baidowi kepada Tempo.
Baidowi berujar penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Dia mempertanyakan dari mana perhitungan Rp 500 miliar yang disebutkan Humphrey. "Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya," kata dia.
Baidowi juga tak terima Humphrey disebut sebagai PPP. Baidowi merupakan pengurus PPP hasil Muktamar Pondok Gede, yang mendapat Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. "Tolong jangan sebut Humphrey sebagai PPP, karena berdasarkan putusan pengadilan PPP hanya satu yakni hasil Muktamar Pondok Gede," ujarnya.
