TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Desmond J. Mahesa mengkritik lemahnya koordinasi antara Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menangani terorisme.

Sehingga, kata dia, terjadi peristiwa seperti bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan dan penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto beberapa waktu lalu.

"Tidak ada koordinasi antara polisi dan BNPT terkait teroris. Tenang, tiba-tiba muncul, tenang, tiba-tiba muncul, ada apa ini?" ujar Desmond dalam rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 20 November 2019.

Potensi-potensi teror tersebut, ujar Desmond, mestinya telah terdeteksi sejak awal dan pencegahan seharusnya bisa dilakukan. "Buat apa Densus 88, BNPT? Kok tindakan tidak diketahui sejak awal. Kasus pak Wiranto katanya dipantau, kok bisa terjadi?" ujar Desmond.

Desmond mengatakan, paling tragis sebenarnya kalau bicara terorisme, informasi hanya sepihak dari polisi dan BNPT. "Tidak ada pembanding. Ini jadi persoalan," kata politikus Gerindra ini.

Anggota Komisi Hukum dari PAN, Sarifuddin Sudding bahkan bereaksi lebih keras, dia meminta BNPT dibubarkan saja jika tidak bisa menangani terorisme.
"Siapa yang menangani, BNPT atau Densus 88? Kalau Densus, Densus-nya saja yang dibesarkan, BNPT-nya dibubarin," kata Sudding.