Pilkada Mahal, ICW Tantang Tito Karnavian Reformasi Sistem Partai
Reporter
Halida Bunga
Editor
Syailendra Persada
Selasa, 19 November 2019 09:25 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) menanggapi rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengevaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan evaluasi Pilkada merupakan langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi lokal. "Agar menjadi lebih berkualitas dari sisi Penyelenggara, Peserta hingga Pemilih," kata Kurnia melalui keterangan tertulis pada Selasa, 19 November 2019.
Namun, menurut ICW, wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi. "Ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan Pilkada berbiaya mahal hanya kepada pemilih," ujarnya.
Kurnia menjelaskan, faktor politik uang justru dituding menjadi biang persoalan. Penilaian ini tidak komprehensif, sebab melupakan persoalan jual beli calon dan mahar politik sebagai salah satu masalah utama.
Untuk itu dia menegaskan, ICW menantang Mendagri untuk mereformasi sistem partai sebelum mengubah format Pilkada. Bagi ICW, pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada. Tanpa pembenahan partai, ICW menilai persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut tak akan bisa selesai.
Selain itu, inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil. Namun sejauh ini, belum ada respon konkrit dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai. "Agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel," ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji pilkada secara langsung. Menurut Tito, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Dia menuturkan sistem tersebut bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.
"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati mana berani dia," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
H
