Ahok Bakal Masuk BUMN, Gerindra: Melawan Mafia Pemburu Rente

Kamis, 14 November 2019 13:00 WIB

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadapi tantangan melawan para mafia pemburu rente apabila menjadi direktur utama di PT Pertamina (Persero) atau PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN.

"Tantangannya melawan para mafia pemburu rente di kedua BUMN tersebut yang banyak berasal dari lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo," kata Arief melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 November 2019.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini pun mengusulkan agar Ahok didampingi anggota direksi yang mengerti permainan mafia rente di Pertamina dan PLN. Arief lantas mengajukan nama Ahmad Daryoko, mantan Ketua Serikat Pekerja PLN yang dinilainya gigih melawan koruptor dan pemburu rente di perusahaan pelat merah itu.

"Jika jajaran direksinya yang membantu Ahok bukan model kayak Ahmad Daryoko ya wasalam saja Ahok akan banyak tertipu oleh jaringan mafia pemburu rente di PLN," kata Arief.

Selain ihwal mafia rente ini, Arief menilai Ahok mampu menjadi direktur utama Pertamina atau PLN. Dia mengatakan tidaklah susah menjadi direktur di perusahaan pelat merah yang produknya pasti laku dan sifat usahanya monopoli.

Advertising
Advertising

"Enggak harus butuh high skill management, model dirutnya Garuda atau bank BUMN yang usahanya banyak kompetitornya, atau usaha warteg dan restoran Padang," kata dia.

Lebih lanjut, Arief meminta Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ahok menjadi direktur utama saja, bukan komisaris. Dia menilai posisi komisaris tak berperan di perusahaan BUMN.

"Kalau jadi komisaris sih cuma mau cari makan bulanan aja ya," kata dia.

Ahok santer dikabarkan akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Dua sumber di lingkup Kementerian BUMN membenarkan soal rencana pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Mereka menuturkan Presiden Joko Widodo sendiri yang mengusulkan nama Ahok kepada Menteri BUMN Erick Thohir. "Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana," ujar dua sumber itu, dikutip dari Koran Tempo, Kamis, 14 November 2019.

Kedua sumber tersebut menambahkan, Ahok sengaja tidak ditempatkan sebagai direktur utama karena posisi ini membutuhkan pengalaman teknis yang paham seluk beluk industri minyak dan gas. Rencananya, Ahok resmi menjabat Komisaris Utama Pertamina menggantikan Tanri Abeng pada akhir November ini.

Menurut Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Ahok adalah figur yang tepat untuk berada di Kementerian BUMN. Namun ia tidak mau merinci tugas yang akan diemban oleh mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Saya rasa lebih baik tunggu waktunya," kata Budi di Sentul, kemarin.

Berita terkait

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

14 jam lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

19 jam lalu

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

Gerindra membuka pendaftaran untuk posisi wali kota.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

1 hari lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

2 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

2 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya