TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberinya tugas untuk terus memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud mengatakan Jokowi ingin agar kasus-kasus korupsi besar juga bisa diungkap oleh KPK.

"Itu presiden mengatakan kami sudah berusaha sungguh-sungguh. Tapi coba ke depannya ini, pemberantasan korupsi lebih hadir, lebih kuat," kata Mahfud saat memberi sambutan di acara dialog dengan tokoh masyarakat, di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin malam, 11 November 2019.

Mahfud mengatakan sebagai bentuk penguatan hukum, Jokowi meminta penguatan di berbagai lembaga mulai dari Kejaksaan hingga Kepolisian. Termasuk juga dengan KPK. Menurut Mahfud, Jokowi ingin agar KPK ke depannya dapat lebih garang, dengan mengungkap kasus-kasus korupsi besar.

Bahkan Mahfud menyebut Jokowi sempat melaporkan sendiri dugaan kasus korupsi ke KPK. "Presiden menunjukan, saya (Jokowi) sudah menyampaikan laporan ke KPK, (adanya kasus) ini ini ini, tapi nggak terungkap," kata Mahfud.

Mahfud tak merinci dugaan kasus korupsi besar apa yang ia maksud. Namun, ia menegaskan kembali bahwa dugaanya, kasus itu tergolong besar. "Kami sudah melaporkan kasus ini, tapi nggak disentuh sampai sekarang. Ya tentu kami bisa berbeda pendapat soal itu," kata Mahfud.

Ucapan Mahfud ini disampaikan kepada tokoh nasional yang satu jalan bersama Mahfud untuk mendesak Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu Mahfud belum menjabat sebagai Menkopolhukam.

Hampir sebulan setelah menjabat, Mahfud mengundang kembali tokoh-tokoh dari koalisi masyarakat sipil itu, untuk membicarakan komitmen pemerintah dan Mahfud sendiri khususnya, terkait pemberantasan korupsi. Adapun tokoh yang hadir adalah Goenawan Muhammad, Frans Magnis Suseno, Bivitri Susanti, hingga Emil Salim.