TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute mengajukan 5 rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Dalam 12 tahun terakhir, terjadi 3.177 tindakan pelanggaran dan 2.400 peristiwa di 34 provinsi di Indonesia.

Direktur Riset Setara Institute, Halili mengatakan, pertama, pemerintah harus merancang, mengagendakan dan mengoptimalkan institusi pendidikan. Untuk membangun pendidikan yang bhineka, terbuka, dan toleran

"Serta berorientasi pada penguatan bangsa dan negara berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Halili dalam seminar bertajuk Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila, di Jakarta Pusat pada Senin, 11 November 2019.

Kedua, Setara menilai pemerintah harus memosisikan aparat kepolisian dan pemerintah lokal sebagai garda terdepan penegakan hukum, perlindungan warga, dan pembelaan dasar dan konstitusi negara.

"Ketiga, negara harus menjamin penegakan hukum yang tegas dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," katanya.

Keempat, Setara menegaskan perlunya optimalisasi fungsi edukasi, sosialisasi, dan literasi mengenai toleransi dan kerukunan, serta pencegahan diskriminasi dan intoleransi. Hal ini bisa dilakukan melalui optimalisasi televisi, media sosial , dan media daring sebagai arena dan ruang diskursus.

"Kelima, memperkuat dan mengintensifkan inisiatif dan pelaksanaan dialog yang setara antar kelompok agama dan keyakinan," katanya.