Komisi I DPR Minta Prabowo Tangani Serius Papua

Reporter

Antara

Editor

Purwanto

Senin, 11 November 2019 15:50 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Ketua Komisi I DPR Meutia Hafid (kanan) menjelang rapat di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 11 November 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -Para anggota Komisi I DPR RI meminta Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk serius menangani persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sugiono mengatakan permasalahan di Papua dan Papua Barat bukan hanya urusan keamanan, namun terkait kesejahteraan rakyat.

"Koordinasi terpadu dengan kementerian terkait karena yang jadi urusan di Papua bukan hanya keamanan saja, namun kesejahteraan rakyat yang solusi diambil kementerian terkait," kata Sugiono dalam RDP Komisi I DPR dengan Menhan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan hal tersebut sebagai rekomendasi bagi pemerintah, setelah Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat.

Dalam kunker tersebut menurut dia, para prajurit TNI juga menitipkan pesan bahwa mereka membutuhkan satu postur teritorial yang besar karena luas medan dan situasi di Papua dan Papua Barat.

"Berkaitan dengan anggaran, perlu peningkatan uang kesejahteraan karena selama ini acuannya di wilayah Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Tapi di Papua dan Papua Barat, uang tersebut jauh dari kemampuan," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta pemerintah menambah jumlah prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat.

Dia juga mengungkapkan terkait aktivitas misionaris yang masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat yang diduga membawa agenda tersendiri, bukan hanya menyebarkan agama di wilayah tersebut.

"Otoritas sulit mengecek atas nama misionaris, bukan persoalan sebar agama tapi yang dikhawatirkan atas nama misionaris bawa agenda tersendiri, itu bisa jadi," ucapnya.

Dia menilai apabila para misionaris tersebut bicara dan menyebarkan agama, itu tidak masalah, namun tidak bisa dibiarkan apabila mereka membawa agenda sendiri.

Berita terkait

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

1 jam lalu

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

Polda Papua menyatakan situasi di Kabupaten Paniai kembali aman paska penembakan OPM terhadap anggota TNI yang berpatroli.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

3 jam lalu

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

Apa alasan Prabowo Subianto tak melepas jabatan Menhan, padahal sibuk transisi sebagai presiden terpilih?

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

12 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

12 jam lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

13 jam lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

Bantuan Jepang ini ditujukan untuk meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

13 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

13 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Kata Warga soal Permintaan TPNPB-OPM untuk Tinggalkan Kampung Pogapa Intan Jaya: Konyol Itu

16 jam lalu

Kata Warga soal Permintaan TPNPB-OPM untuk Tinggalkan Kampung Pogapa Intan Jaya: Konyol Itu

Masyarakat Intan Jaya, Papua Tengah, menolak permintaan TPNPB-OPM untuk meninggalkan kampung Pogapa, Intan Jaya, yang merupakan daerah konflik.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Serahkan 8 Agenda Perubahan PKB ke Prabowo, Pengamat: Gimik Hindari Dibilang Tak Konsisten

17 jam lalu

Cak Imin Serahkan 8 Agenda Perubahan PKB ke Prabowo, Pengamat: Gimik Hindari Dibilang Tak Konsisten

Cak Imin menyerahkan 8 agenda perubahan itu kepada Prabowo saat Ketua Umum Gerindra itu mengunjungi Kantor DPP PKB.

Baca Selengkapnya

Alasan TPNPB Bakar Gedung SD Inpres Papua: Digunakan Militer Indonesia

17 jam lalu

Alasan TPNPB Bakar Gedung SD Inpres Papua: Digunakan Militer Indonesia

TPNPB mengaku bertanggung jawab atas pembakaran sebuah gedung SD Inpres Pogapa di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua

Baca Selengkapnya