Rekomendasi Kongres NasDem: Konvensi Capres dan Amandemen UUD

Reporter

Fikri Arigi

Senin, 11 November 2019 14:11 WIB

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) bersama Ketua Majelis Tinggi Jan Darmadi (ketiga kanan), Ketua Dewan Pembina Siswono Yudo Husodo (ketiga kiri), Sekjen Johnny G Plate (kedua kanan), Ketua DPP Rachmat Gobel (kedua kanan), Ketua Organizing Committee Amelia Anggraini (kiri) dan anggota Majelis Tinggi Lestari Moerdijat (kanan) memukul alu saat membuka Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat 8 November 2019. Kongres II Partai NasDem yang digelar 8-11 November itu mengusung tema Restorasi Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Kongres kedua Partai NasDem menghasilkan beberapa rekomendasi. Di antaranya adalah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan konvensi calon presiden untuk Pilpres 2024. “Tentang GBHN yang isu besar apa akan amandemen atau tidak amandemen dan akan terus-menerus mencermati ini semua dengan mendengarkan suara publik sebanyak-banyaknya seluas-luasnya,” kata Ketua Steering Committee Kongres II NasDem, Sugeng Suparwoto, di Jiexpo, Jakarta, Senin 11 November 2019.

Ketua Bidang Pemenangan Jawa Tengah-Yogyakarta NasDem ini mengatakan amandemen UUD 1945 harus dilakukan secara cermat. Jika UUD harus diamandemen, NasDem akan mendengarkan suara masyarakat melalui uji publik.

NasDem juga akan melakukan konvensi untuk calon presiden pada Pilpres 2024. Partai ingin mencari calon pemimpin seluas-luasnya tak terbatas dari kader sendiri. “Dalam konvensi itu sudah dipertegas bahwa terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tidak hanya tidak dari kader Nasdem saja.”

Konvensi akan dilakukan dua tahun sebelum Pemilu. “Kalau Pemilu 2024 maka konvensi dalam rangka mencari calon calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan diselenggarakan pada 2022.”

Rekomendasi lainnya, NasDem akan membuat Indonesia ramah investasi, meneruskan silaturahmi kebangsaan, merawat lingkungan hidup, serta merawat pancasila sebagai idelogi bangsa.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

4 jam lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

6 jam lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

7 jam lalu

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

KPK membuka peluang menghadirkan Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya

NasDem dan PAN Berebut Kursi Keenam di Sengketa Pileg, Saldi Isra: Dari Pilpres Sudah Berbeda

8 jam lalu

NasDem dan PAN Berebut Kursi Keenam di Sengketa Pileg, Saldi Isra: Dari Pilpres Sudah Berbeda

PAN dan NasDem bersengketa soal kursi keenam di sidang PHPU pileg. Saldi menilai peselisihan itu unik karena mereka tak memperebutkan kursi terakhir.

Baca Selengkapnya

Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024

12 jam lalu

Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024

Nama Ahok dan Anies masuk dalam bursa calon gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024. Bahkan keduanya disandingkan sebagai duet Ahok-Anies.

Baca Selengkapnya

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

1 hari lalu

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

PKS dan Golkar akan berkoalisi di Pilkada Depok dengan mengusung pasangan Imam Budi Hartono - Ririn Farabi A Rafiq. NasDem dikabarkan akan bergabung.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

3 hari lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya