TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo tak mau berkomentar jauh soal mundurnya anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan di tengah kegaduhan anggaran janggal APBD DKI.

“Itu urusannya pak Gubernur saja. Loh, kan mundur boleh-boleh saja, sah saja, enggak ada masalah,” kata Tjahjo di Komplek Kepatihan Yogyakarta Senin 4 November 2019.

Dua pejabat DKI yang mundur adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra.

Pengunduran diri dua pejabat ini terjadi tak lama setelah masyarakat meributkan anggaran fantastis yang ada di dua dinas tersebut.

Dinas Pendidikan DKI sebelumnya disorot karena mengajukan anggaran pengadaan lem Aibon Rp 82,8 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar. Sedangkan Dinas Pariwisata mengusulkan anggaran Rp 5 miliar untuk menyewa influencer media sosial asing untuk promosi wisata Jakarta.

“Setiap pegawai kan punya kewajiban dan hak, untuk terus mengabdi. Kalau enggak mampu bisa dipindah atau mengajukan mundur, itu saja prinsipnya,” ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan Kementerian tak perlu ikut campur terlalu jauh terkait mundurnya pejabat DKI dan polemik anggaran janggal yang kini disorot masyarakat itu. “Pak Anies lebih tahu soal itu (mundurnya pejabat dan anggaran yang janggal),” ujar Tj