PKS Soal Celana Cingkrang: Mungkin Menteri Agama Tidak Tahu Gaya

Sabtu, 2 November 2019 12:53 WIB

Ilustrasi celana cingkrang. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari, meminta Menteri Agama Fachrul Razi agar berfokus kepada hal substansif dalam memerangi radikalisme. Menurut dia, Fachrul seharusnya tidak perlu mempermasalahkan pemakaian cadar atau celana cingkrang oleh aparatur sipil negara (ASN).

Fathul menuturkan celana cingkrang sudah jadi tren busana kekinian dan tidak lagi identik dengan ajaran agama tertentu. "Menteri agama tidak tahu karena mungkin beliau orang tua. Bisa jadi tidak paham bahwa gaya anak sekarang pakai celana ada yang cingkrang dan sebagainya," kata Fathul di Kedai Sirih Merah, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu, 2 November 2019.

PKS akan mendukung langkah pemerintah dalam memerangi radikalisme asal menyentuh ke hal yang substansif, bukan simbolik. "Tapi kemarin first impressionnya menurut kami cukup buruk dengan akhirnya melihat hal itu sebagai suatu hal yang diidentikkan dengan ciri-ciri orang yang radikal," kata Fatchul.

Fachrul Razi mengatakan penggunaan celana cingkrang oleh aparatur sipil negara (ASN) tidak sesuai aturan. Ia menyinggung pemakaian cadar dengan kondisi keamanan dan mengaitkannya dengan kasus penusukan mantan Menko Polhukam, Wiranto, yang salah satu pelakunya wanita memakai cadar.

Pernyataan Fachrul menuai kritik dari sejumlah kalangan. Belakangan ia meralat dan menyatakan tidak ingin melarang pemakaian cadar atau celana cingkrang melainkan sebatas mengeluarkan rekomendasi.

Advertising
Advertising

Menurut Fachrul, ia hanya menyampaikan jika di dalam agama Islam tidak ada dalil yang menguatkan atau melarang untuk mengenakan cadar. Penggunaan cadar, kata dia, dikembalikan ke kebijakan instansi masing-masing. "Kami merekomendasi tidak ada ayat-ayat yang menguatkan tapi juga enggak ada yang melarang. Silakan saja."

Berita terkait

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

5 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

20 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

1 hari lalu

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

3 hari lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya