Ini Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR

Reporter

Fikri Arigi

Rabu, 30 Oktober 2019 11:29 WIB

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rahmat Gobel telah menetapkan susunan pimpinan Komisi IV DPR dengan tugas di bidang Pertanian, Kehutanan, Maritim/Kelautan dan Perikanan, Pangan. "Apakah nama-nama calon pimpinnan Komisi IV dapat disetujui?” kata Gobel yang memimpin rapat, di ruang rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.
“Setuju,” ujar peserta rapat.

Susunan pimpinan Komisi IV DPR menurut hasil rapat adalah Ketua Sudin (PDI Perjuangan); Wakil Ketua Dedi Mulyadi (Golkar); Budi Djiwandono (Gerindra); Hasan Aminuddin (NasDem); Daniel Johan (PKB).

Berikut daftar lengkap anggota Komisi IV DPR RI:

Advertising
Advertising

PDIP:

Sudin

Sunarna

Mindo Sianipar

Effendi Sianipar

Ono Surono

Yohanis Fransiscus Lema

Vita Ervina

I Made Urip

Yadi Sri Mulyadi

Sutrisno

Krusnantus Kurniawan

Rizki Aprilia

Golkar:

Dedi Mulyadi

Salim Mahri

Budi Setyawan

Robet J .Kardinal

Ichsan firdaus

AA Bagus Adi Mahendra Putra

Panggah Susanto

Alien Mus

Gerindra:

Budi Satrio Jiwandono

Darori Wonodipuro

Edhy Prabowo

Endro Hermono

Sumail Abdullah

Endah Setyawati Tohari

TA Khalid

NasDem:

Hasan Aminudin

Sulaiman El Hamzah

Fadoli

Abudllah Tuasikal

Yessi Melania

Johnny G Plate

PKB:

Muhtarom

Luluk Nur Hamidah

Faridah Hidayati

Edwar Tannur

Daniel Johan

Demokrat:

Suhardi Duka

Nur Aeni

Guntur Sasono

Muslim

Bambang Purwanto

PKS:

Slamet

Hermanto

Andi Akmal Pasludin

Johan Rosihan

Hamid Nur Yasin

PAN:

Muhammad Syafruddin

Haerudin

Fahri Pahlevi Konggoasa

Slamet Riyadi

PPP:

Asep Ahmad Maosul

Emma Umiyatul Chusnah

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

17 jam lalu

Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

Mendagri Tito Karnavian menanggapi rencana DPR untuk merevisi delapan UU terkait politik dengan metode omnibus law.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Pemberantasan Korupsi Cukup Tanpa UU Perampasan Aset, Kok Bisa?

1 hari lalu

Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Pemberantasan Korupsi Cukup Tanpa UU Perampasan Aset, Kok Bisa?

Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pemberantasan korupsi cukup tanpa UU Perampasan Aset. Kronologi UU ini yang banyak halangan.

Baca Selengkapnya

DPR Tidak Ikut Gunakan Mobil Maung Pindad: Harganya Mahal

1 hari lalu

DPR Tidak Ikut Gunakan Mobil Maung Pindad: Harganya Mahal

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyebut DPR tidak ikut menggunakan mobil Maung Pindad sebagai kendaraan dinas sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Anggota Komisi II DPR Atas Mobilisasi Kepala Desa di Jawa Tengah

1 hari lalu

Tanggapan Anggota Komisi II DPR Atas Mobilisasi Kepala Desa di Jawa Tengah

Pasangan calon gubernur dan timnya diminta mengadukan ke Bawaslu jika menemukan mobilisasi kepala desa untuk kepentingan calon di Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Zarof Ricar Punya Uang Tunai Miliaran, KPK Dorong DPR Sahkan RUU Pembatasan Uang Kartal

1 hari lalu

Zarof Ricar Punya Uang Tunai Miliaran, KPK Dorong DPR Sahkan RUU Pembatasan Uang Kartal

KPK menanggapi Zarof Ricar, tersangka kasus dugaan pengurusan perkara Ronald Tannur, yang memiliki uang tunai Rp 920 miliar atau hampir Rp 1 triliun.

Baca Selengkapnya

Kata Komisi X soal Nasib Ujian Nasional Era Menteri Abdul Mu'ti

2 hari lalu

Kata Komisi X soal Nasib Ujian Nasional Era Menteri Abdul Mu'ti

Ketua Komisi X DPR buka suara soal peluang dikembalikannya Ujian Nasional.

Baca Selengkapnya

Korban Jiwasraya Berkirim Surat ke Prabowo dan DPR, Minta Penyelesaian Kasus

2 hari lalu

Korban Jiwasraya Berkirim Surat ke Prabowo dan DPR, Minta Penyelesaian Kasus

Para nasabah PT Asuransi Jiwasraya berkirim surat ke Prabowo dan DPR, meminta penyelesaian kasus mereka.

Baca Selengkapnya

Tanggapan DPR hingga PT Pindad Soal Prabowo Ingin Maung Jadi Mobil Dinas Menteri

2 hari lalu

Tanggapan DPR hingga PT Pindad Soal Prabowo Ingin Maung Jadi Mobil Dinas Menteri

PT Pindad menyatakan sanggup memproduksi Maung untuk kendaraan dinas para menteri sesuai instruksi Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKS Dorong Penyusunan Prolegnas Selaras Dengan RPJPN 2025-2045

2 hari lalu

PKS Dorong Penyusunan Prolegnas Selaras Dengan RPJPN 2025-2045

Baleg DPR akan menetapkan daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2025 pada 18 November mendatang.

Baca Selengkapnya

DPR Tidak Ingin Komunikasi Buruk Penyelenggaran Haji dengan Menag Terulang

2 hari lalu

DPR Tidak Ingin Komunikasi Buruk Penyelenggaran Haji dengan Menag Terulang

Salah satu alasan pembentukan Pansus Haji yakni adanya dugaan penyalahgunaan tambahan kuota haji oleh Kemenag.

Baca Selengkapnya