Ini Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR
Rabu, 30 Oktober 2019 11:29 WIB
Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
TEMPO.CO Jakarta DPR dengan tugas di bidang Pertanian, Kehutanan, Maritim/Kelautan dan Perikanan, Pangan. "Apakah nama-nama calon pimpinnan Komisi IV dapat disetujui?” kata Gobel yang memimpin rapat, di ruang rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.
Susunan pimpinan Komisi IV DPR menurut hasil rapat adalah Ketua Sudin (PDI Perjuangan); Wakil Ketua Dedi Mulyadi (Golkar); Budi Djiwandono (Gerindra); Hasan Aminuddin (NasDem); Daniel Johan (PKB).
Berikut daftar lengkap anggota Komisi IV DPR RI:
Advertising
Advertising
PDIP:
Sudin
Sunarna
Mindo Sianipar
Effendi Sianipar
Ono Surono
Yohanis Fransiscus Lema
Vita Ervina
I Made Urip
Yadi Sri Mulyadi
Sutrisno
Krusnantus Kurniawan
Rizki Aprilia
Golkar:
Dedi Mulyadi
Salim Mahri
Budi Setyawan
Robet J .Kardinal
Ichsan firdaus
AA Bagus Adi Mahendra Putra
Panggah Susanto
Alien Mus
Gerindra:
Budi Satrio Jiwandono
Darori Wonodipuro
Edhy Prabowo
Endro Hermono
Sumail Abdullah
Endah Setyawati Tohari
TA Khalid
NasDem:
Hasan Aminudin
Sulaiman El Hamzah
Fadoli
Abudllah Tuasikal
Yessi Melania
Johnny G Plate
PKB:
Muhtarom
Luluk Nur Hamidah
Faridah Hidayati
Edwar Tannur
Daniel Johan
Demokrat:
Suhardi Duka
Nur Aeni
Guntur Sasono
Muslim
Bambang Purwanto
PKS:
Slamet
Hermanto
Andi Akmal Pasludin
Johan Rosihan
Hamid Nur Yasin
PAN:
Muhammad Syafruddin
Haerudin
Fahri Pahlevi Konggoasa
Slamet Riyadi
PPP:
Asep Ahmad Maosul
Emma Umiyatul Chusnah
Bahlil Minta Kader yang Lolos ke Senayan Dukung Kebijakan Prabowo-Gibran
1 jam lalu
Bahlil Minta Kader yang Lolos ke Senayan Dukung Kebijakan Prabowo-Gibran
Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta seluruh kader yang lolos ke Senayan agar mendukung program dan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
RUU Pelayaran Cegah Tumpang Tindih Wewenang Penjagaan Laut dan Pantai
8 jam lalu
RUU Pelayaran Cegah Tumpang Tindih Wewenang Penjagaan Laut dan Pantai
RUU Pelayaran akan mengatur dan mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang penjagaan laut dan pantai.
Baca Selengkapnya
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Setjen DPR 2024 dan Jadwal Sanggahnya
9 jam lalu
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Setjen DPR 2024 dan Jadwal Sanggahnya
Setjen DPR RI resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS 2024 dan ketentuan masa sanggah bagi pelamar yang tidak lolos. Ini link pengumumannya.
Baca Selengkapnya
8 Poin Revisi UU Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden
18 jam lalu
8 Poin Revisi UU Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden
Terdapat penambahan ayat 4 dalam Pasal 9. Isinya menyatakan bahwa anggota Wantimpres merupakan pejabat negara.
Baca Selengkapnya
Poin-Poin UU Keimigrasian: Pejabat Imigrasi Boleh Bawa Senjata Api
21 jam lalu
Poin-Poin UU Keimigrasian: Pejabat Imigrasi Boleh Bawa Senjata Api
RUU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan, pejabat imigrasi diizinkan membawa senjata api.
Baca Selengkapnya
Baleg Pastikan Pin Penghargaan buat DPR Bukan Terbuat dari Emas, Harganya Rp 500 Ribu
22 jam lalu
Baleg Pastikan Pin Penghargaan buat DPR Bukan Terbuat dari Emas, Harganya Rp 500 Ribu
Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi memastikan, pin tanda penghargaan buat anggota DPR hanya tanda penghargaan biasa, bukan terbuat dari logam emas.
Baca Selengkapnya
Pansus Sebut Pemanggilan Menag Yaqut untuk Beri Kesempatan Bantah Tuduhan dan Temuan soal Kuota Haji
23 jam lalu
Pansus Sebut Pemanggilan Menag Yaqut untuk Beri Kesempatan Bantah Tuduhan dan Temuan soal Kuota Haji
Pansus Haji menyebut, pemanggilan Menag Yaqut Cholil Qoumas untuk memberi kesempatan yang bersangkutan menjawab tuduhan dan temuan pansus
Baca Selengkapnya
DPR Beri Keleluasaan bagi Pemerintahan Prabowo untuk Realokasi Anggaran
1 hari lalu
DPR Beri Keleluasaan bagi Pemerintahan Prabowo untuk Realokasi Anggaran
Banggar DPR dan pemerintah sepakat memberi keleluasaan bagi pemerintah Prabowo Subianto untuk melakukan realokasi anggaran.
Baca Selengkapnya
UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan
1 hari lalu
UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan
Berkat RUU Nomor 39 Tahun 2008 yang disahkan DPR, Prabowo bisa tambah kementerian dalam jumlah tak terbatas
Baca Selengkapnya
Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART
1 hari lalu
Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART
Kuasa hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva menolak hasil munaslub yang menurutnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa sosok Hamdan Zoelva?
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
16 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
