TEMPO.CO, Jakarta - Diskusi yang digelar mahasiswa Universitas Udayana Bali pada Senin, 28 Oktober 2019 dibubarkan petugas keamanan kampus atas perintah rektorat.

Pembubaran diskusi yang mengusung tema Dinamika Pemerintahan Joko Widodo pascaPelantikan Kabinet ini menurut panitia acara, Excel Bagaskara atas perintah Rektor Unud Prof A A Raka Sudewi.

Ia kemudian mengungkapkan kronologi pembubaran diskusi tersebut. Menurut Excel, diskusi itu diikuti 40-an mahasiswa dari Fisip Unud bersama Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN), Lembaga Pers Mahasiwa (LPM) Kanaka, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Sekitar pukul 19.00 WITA saat acara dimulai, satpam atas arahan birokrasi kampus menanyakan soal acara diskusi tersebut.

Dalam pembicaraan, satpam mengatakan kalau rektor melarang segala aktivitas diskusi yang memprovokasi aksi massa. “Namun, karena kami hanya melakukan diskusi, satpam mengerti. Dengan kesepakatan, jika ada pembicaraan tentang aksi massa, maka diskusi akan dibubarkan,” kata Excel Bagaskhara, Selasa 29 Oktober 2019.

Sekitar 10 menit kemudian, satpam datang lagi. Kali ini mereka mengatakan kalau arahan dari rektor, acara diskusi tersebut harus dibubarkan.

Menanggapi pembubaran diskusi tersebut, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana Made Sudarma menyebutkan, acara tersebut belum memiliki izin dari rektorat.

Pihak rektorat Unud berharap, mahasiswa mengembangkan diri dalam jalur prestasi yang bisa memberikan citra positif pada kampusnya.

Sudarma mencontohkan, mahasiswa bisa mengembangkan diri dengan kegiatan program kreatifitas mahasiswa (PKM), kompetisi bisnis mahasiswa, mengajukan proposal untuk program hibah bidang desa atau pengembangan robot.

“Dari pada isu-isu politik lebih baik ini,” kata Made Sudarma, Selasa, 29 Oktober 2019.

Ia mengingatkan, bahwa setiap kegiatan mahasiswa di Kampus Universitas Udayana harus mendapatkan izin rektorat dengan terlebih dahulu mengajukan proposal. “Kami akan lakukan penilaian, apakah kegiatan tersebut bisa mendapatkan izin,” ujarnya.

Perihal tema kegiatan yang diangkat adalah kritik terhadap pemerintah, Sudarma menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan rektor.