Pergantian Pejabat Dukcapil Takalar, Pemprov Sulsel: Itu Keliru

Senin, 28 Oktober 2019 09:41 WIB

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh seusai melakukan diskusi digedung KPK, Jakarta, 10 Maret 2017. Diskusi tersebut untuk memaksimalkan seluruh data kependudukan yang ada dalam e-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar menjadi Single Identity Number (SIN). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Makassar - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani menjelaskan perihal keputusan Bupati Takalar Syamsari Kitta mencopot pejabat Dinas Dukcapil tanpa izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani mengatakan sebelum bupati melantik seseorang harusnya konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri.

“Ada kekeliruan, kami akan bahas bersama Badan Kepegawaian Daerah Takalar soal surat teguran itu,” tutur Abdul Hayat kepada Tempo pada Ahad lalu, 27 Oktober 2019.

Menurut dia, pengangkatan pejabat daerah diatur dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2015. Namun ada perbedaan persepsi sehingga Bupati Takalar Syamsari Kitta melakukan mutasi tanpa mengacu aturan tersebut.

“Ini tidak (ada konsultasi), jadi mau diluruskan, kami satukan persepsi dengan Pemerintah Daerah Takalar kemudian diformulasikan."

Bupati Takalar Syamsari Kitta mencopot Kepala Dinas Dukcapil Faridah lalu menggantinya dengan Abdul Wahab. Pelantikan Wahab berdasarkan surat keputusan tertanggal Jumat, 18 Oktober 2019. Penggantian itu belakangan ditolak oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam suratnya kepada Bupati Takalar menyatakan surat usulan penggantian Faridah tidak diterima. Dia beralasan mutasi jabatan pejabat tinggi pratama pada Dinas Dukcapil Takalar dilakukan pada tingkat jabatan yang setara sehingga tidak boleh melakukan demosi dan nonjob.

Surat tertanggal 13 Agustus 2019 tersebut menyebutkan bahwa mutasi pejabat tinggi yang diberhentikan dari jabatan lama agar disebutkan kedudukannya pada jabatan yang baru. “Jadi tidak boleh dilakukan nonjob,” tulis Zudan Arif.

Berita terkait

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

8 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

11 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diperkirakan Turun Usai Lebaran 2024

17 hari lalu

Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diperkirakan Turun Usai Lebaran 2024

Jumlah pendatang baru ke Jakarta diperkirakan akan turun usai Lebaran 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Imam Masjid di Takalar Jadi Sasaran Pengeroyokan

43 hari lalu

Imam Masjid di Takalar Jadi Sasaran Pengeroyokan

Polres Takalar tengah menyelidiki kasus dan motif pengeroyokan imam masjid. Muncul dugaan bahwa korban merendahkan kehormatan istri seorang warga.

Baca Selengkapnya

Tertib Adminduk Aksi Nyata Revolusi Mental

54 hari lalu

Tertib Adminduk Aksi Nyata Revolusi Mental

Adminduk sebagai salah satu aksi nyata revolusi mental menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

54 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Dukcapil Dukung Perbarindo Terapkan Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001

55 hari lalu

Dukcapil Dukung Perbarindo Terapkan Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung upaya Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) melakukan digitalisasi layanan perbankan terhadap 1.584 bank perkreditan rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penguatan IKD Didorong untuk Transformasi Layanan Publik Digital

56 hari lalu

Penguatan IKD Didorong untuk Transformasi Layanan Publik Digital

Pemanfaatan data kependudukan dapat diakses melalui berbagai platform

Baca Selengkapnya

Kemenhan dan Dukcapil Optimalkan Verifikasi Data Calon Veteran

57 hari lalu

Kemenhan dan Dukcapil Optimalkan Verifikasi Data Calon Veteran

Data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) memiliki peran sentral dalam verifikasi data, terutama bagi calon veteran di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Dorong Dukungan Anggaran Adminduk Daerah

58 hari lalu

Kemendagri Dorong Dukungan Anggaran Adminduk Daerah

Sejumlah langkah dijalankan. Salah satunya mengirim surat kepada Bappenas dan Kemenkeu terkait layanan administasi kependudukan.

Baca Selengkapnya