TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tidak masalah jika banyak ketua umum partai politik yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menurut Jokowi, yang penting para menteri ini bisa membagi waktu.

Kebijakan Jokowi ini mengacu kepada pengalaman periode sebelumnya saat melantik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya lihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.

Tercatat ada tiga ketua umum partai yang menjadi menteri. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa sebagai Kepala Bappenas.

Selain itu, ada Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate sekaligus Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Menteri Sosial Juliari Batubara yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ada pula Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang merangkap Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang juga menjabat Ketua DPW PKB Jawa Timur, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang Ketua DPP Golkar.