TEMPO.CO, Jakarta - Ketua ormas Projo DKI Jakarta Karl Sibarani mengatakan para relawan pendukung Presiden Jokowi kecewa menyaksikan Wishnutama dalam barisan calon menteri yang dipanggil ke Istana dalam dua hari belakangan.

“Apakah dia pantas dibanding kami" kata Karl Sibarani pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Karl menilai Wishnutama tidak pernah berkeringat dan "berdarah" dalam mendukung Jokowi baik pada Pilpres 2014 dan 2019. Bahkan, prestasinya di bidang bisnis media dan hiburan pun tidak moncer.

Wishnutama, dia melanjutkan, memang beberapa kali mengorganisasi agenda-agenda kampanye Jokowi - Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Tapi, dia sebagai profesional yang dibayar mahal untuk memoles kampanye Jokowi.

Karl mengungkapkan Projo mengusung Jokowi sejak Desember 2013, Pilpres 2014, hingga Pilpres 2019. Projo pun tidak pernah mendapatkan suntikan dana dari siapapun, termasuk dari Istana. Dana diperoleh dari saweran anggota dan mereka yg peduli karena kecintaan terhadap Jokowi.

Dia pun meminta masyarakat membayangkan, dalam setiap kegiatan Projo selalu menghadirkan ribuan massa yang bisa dilacak dari rekam jejak media. "Semuanya butuh dana, jangan pernah berfikir kami dapat dropping dana dari Istana. Tidak pernah," ucapnya.

Karl menuturkan bahwa Presiden Jokowi dalam pidato dalam Rakernas IV Projo di Hotel Sahid, Jakarta, pada medio September 2018 mengatakan, "Projo bukan relawan kardus."

Menurut dia, itu pidato yang menyemangati anggota Projo yang datang dari seluruh provinsi di Indonesia. Namun, semangat itu seketika pupus dan terganti dengan kekecewaan yang amat sangat.

"Maka muncul pertanyaan, Siapa yang pantas?"

Wishnutama, mantan Komisaris Utama NET TV, datang ke Istana Negara pada Senin, 21 Oktober. Ia menyatakan dihubungi oleh Protokoler Istana untuk datang dan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Selepas pertemuan, Wishnutama mengatakan bahwa Presiden Jokowi memintanya membantu meningkatkan kreativitas, penyelenggaraan agenda menarik, dunia internasional, devisa, dan lain lain.

Ketika ditanya apakah dirinya bakal dipercaya untuk memimpin Kementerian Pariwisata atau Badan Ekonomi Kreatif, komisaris perusahaan pengelola media online Kumparan itu hanya menjawab singkat, "Ya, lihat saja."