TEMPO.CO, Jakarta-Pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai pengangkatan Mahfud MD sebagai menteri tidak akan mengubah wajah hukum Indonesia. Menurutnya figur Mahfud tak cukup untuk itu.

“Saya tidak yakin, sebab Pak Jokowi sendiri tidak memiliki visi politik dan hukum yang jelas. Tidak cukup dengan Mahfud MD,” tuturnya di acara diskusi Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II bersama Visi Integritas di Upnormal Cikini, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019.

Ia melihat visi politik dan hukum Jokowi tidak jelas. Itu terlihat dari pidato pertamanya setelah dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Ahad lalu. Syamsuddin sangsi wajah hukum Indonesia dapat berubah hanya karena sosok Mahfud MD.

Meski demikian Syamsuddin Haris menilai pada periode kedua kepemimpinannya ini Jokowi lebih independen dalam menyusun kabinet, termasuk terbebas dari pengaruh Megawati. Namun Syamsuddin menilai Jokowi terlihat lebih kompromistis ketimbang dulu.

“Kalau pemimpin terlalu kompromistik itu tidak baik, tidak sehat, sebab setiap kompromi itu berpotensi melahrikan politik transansaksional,” ucapnya.

Sebelumnya saat dipanggil Jokowi ke Istana, Senin 21 Oktober, Mahfud MD mengatakan diminta menjadi salah satu menteri. Mahfud menuturkan bersama Jokowi membahas tentang masalah pelanggaran HAM, penegakan hukum yang kurang tegas, korupsi, dan deradikalisasi.