TEMPO.CO, Jakarta - Tak ada isu penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo sore ini, 20 Oktober 2019, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan yang Jokowi sampaikan adalah pidato pengukuhan, bukan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019. Sehingga, yang terkandung dalam pidato pengukuhan adalah sebuah visi Indonesia pada 2045.

"Sebuah haluan yang harus kita jalankan sebagai suatu bangsa agar punya arah," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Ahad, 20 Oktober 2019.

Dari pidato sepanjang 10 halaman yang dibaca Jokowi, tidak ada satu kalimat atau paragraf pun yang membahas soal hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Pidato Jokowi hanya berfokus kepada pembangunan ekonomi.

Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Rivan Lee Ananda menilai Presiden tidak memahami HAM. “Konsep keadilan yang tertulis dalam Nawacita seolah hanya sebatas interpretasi subyektif yang tidak berpihak kepada korban pelanggaran HAM berat," kata Rivan melalui pesan teks, Ahad, 20 Oktober 2019.

Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan lima program yang menjadi fokus pengerjaan dalam lima tahun mendatang. Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, penyederhaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi.