Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kanan) dan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, memberikan keterangan kepada awak media terkait persiapan HUT ke-44 PDI Perjuangan, di Gedung DPP PDIP, Jakarta, 9 Januari 2017. Peringatan ulang tahun PDIP tersebut dilaksanakan pada Selasa (10/11) dengan mengangkat Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta mengajak seluruh elemen bangsa menjaga Pancasila UUD 1945, Kebhinekaan dan Keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi kabar bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal jadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Jilid II.
Menurut Andreas, urusan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden RI. Dia juga enggan berkomentar soal sinyal dari Prabowo, salah satunya lewat cerita mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang memberikan jabatan Menteri Luar Negeri kepada lawan politiknya, William Seward.
Di sisi lain, dia melanjutkan, "Kan kompetensi beliau di situ," kata Andreas seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2019.
Andreas juga tak menegaskan apakah partainya masih mengincar portofolio kementerian yang dipegang lima tahun ini, termasuk Menteri Pertahanan. Dia cuma berujar bahwa ada beberapa usulan portofolio lain yang berkaitan dengan kepentingan elektoral Pemilu 2024.
"Mungkin akan berubah, ada beberapa usulan yang berkaitan dengan elektoral." ujarnya.
Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri adalah triumvirat yang memimpin pemerintahan dalam kondisi darurat jika presiden dan wakil presiden berhalangan.
Lima tahun belakangan ini jabatan ketiga jabatan itu diisi kader dan orang dekat PDIP. Andreas tak menjawab tegas saat ditanya apakah partainya mau melego salah satunya untuk Prabowo dan Gerindra di Kabinet Jokowi Jilid II.
"Ya tergantung Pak Jokowi, kami berikan kesempatan Pak Jokowi memutuskan,“ ujar Andreas.
Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan
5 jam lalu
Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan
Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.
Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran
6 jam lalu
Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.
Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan
9 jam lalu
Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan
Pengamat politik menilai, gagasan Presidential Club Prabowo mungkin saja hasil dari melihat transisi kepemimpinan Indonesia yang seringkali ada ketegangan.
