Muhammadiyah Anggap Tantangan Kabinet Jokowi Jilid II Lebih Berat

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Sabtu, 19 Oktober 2019 09:48 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin (kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla menggelar halalbihalal Idufitri 1 Syawal 1440 Hijriah di Istana Negara yang terbuka bagi masyarakat umum maupun pejabat negara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mendorong agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dapat menghadapi segala tantangan menjalankan roda pemerintahan.

"Tantangan kepemimpinan Kabinet Kerja II lebih berat. Secara ekonomi ada tantangan berat karena faktor ekonomi global. Secara politik, masih ada residu dan fragmentasi politik pasca-Pilpres," kata Mu'ti saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2019.

Karena itu, dia meminta pemimpin terpilih agar dapat lebih merangkul berbagai dan membangun komunikasi politik yang lebih intensif dengan berbagai pihak.

Selain itu, kata dia, yang sangat penting adalah meningkatkan capaian dalam bidang ekonomi. Presiden perlu melanjutkan program pro-rakyat seperti kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, sertifikasi guru, sertifikasi tanah, dan lain-lain.

Atas pelantikan presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan pada 20 Oktober Mu'ti menyampaikan ucapan selamat.

Advertising
Advertising

"Kami mengucapkan selamat atas pelantikan Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024," kata dia.

Sebelumnya, Mu'ti mengatakan Muhammadiyah menghormati segala keputusan Jokowi dalam menyusun kabinetnya. "Muhammadiyah tidak memiliki referensi di kementerian tertentu karena komposisi menteri di kabinet adalah prerogatif Jokowi."

"Dalam menyusun kabinet, Muhammadiyah percaya bahwa Presiden Joko Widodo akan senantiasa berpegang teguh pada undang-undang, mengedepankan kompetensi, meritokrasi dan loyalitas kepada bangsa dan negara," katanya.

Berita terkait

Setelah KPU Umumkan Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Jadwal Pelantikan Presiden-Wakil Presiden dan Anggota DPR

38 hari lalu

Setelah KPU Umumkan Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Jadwal Pelantikan Presiden-Wakil Presiden dan Anggota DPR

KPU telah umumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024. Bagaimana jika ada gugatan ke MK? Kapan jadwal pelantikan Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR?

Baca Selengkapnya

Konsekuensi UU IKN Jakarta Tak Lagi Berstatus Ibu Kota Negara Sejak 15 Februari Lalu, Kok Bisa?

50 hari lalu

Konsekuensi UU IKN Jakarta Tak Lagi Berstatus Ibu Kota Negara Sejak 15 Februari Lalu, Kok Bisa?

Akibat UU IKN, status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Negara disebut telah berakhir per 15 Februari 2024 lalu. Ini maksudnya?

Baca Selengkapnya

Kapan Jadwal Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024?

20 Februari 2024

Kapan Jadwal Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024?

Prabowo-Gibran hampir dipastikan menang Pilpres 2024 berdasarkan real count sementara KPU. Kapan jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden 2024?

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024: Ini Jadwal Real Count, Pelantikan Anggota DPRD, DPD, DPR, Kapan Pelantikan Presiden-Wapres 2024-2029?

18 Februari 2024

Pemilu 2024: Ini Jadwal Real Count, Pelantikan Anggota DPRD, DPD, DPR, Kapan Pelantikan Presiden-Wapres 2024-2029?

Berikut jadwal real count dari KPU, pelantikan anggota DPRD, DPD, DPR dan Capres-Cawapres dalam agenda Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Mundur, Fakta-fakta Ramainya Soal Menteri Mundur Sejak Pekan Lalu

1 Februari 2024

Mahfud Md Mundur, Fakta-fakta Ramainya Soal Menteri Mundur Sejak Pekan Lalu

Mahfud Md mundur dari jabatan Menkopolhukam di Kabinet Jokowi di tengah gonjang-ganjing politik Tanah Air menjelang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

PP Muhammadiyah Segera Ajukan Judicial Revew untuk Mengerem Ambisi Pemerintah di PSN

31 Januari 2024

PP Muhammadiyah Segera Ajukan Judicial Revew untuk Mengerem Ambisi Pemerintah di PSN

PP Muhammadiyah berencana mengajukan juidicial review untuk mengerem proyek strategis nasional atau PSN sebelum pemilu.

Baca Selengkapnya

PP Muhammadiyah Desak Bawaslu Jaga Pemilu Bebas dari Politik Uang dan Politisasi Bansos

31 Januari 2024

PP Muhammadiyah Desak Bawaslu Jaga Pemilu Bebas dari Politik Uang dan Politisasi Bansos

PP Muhammadiyah mendesak Bawaslu dan aparat penegak hukum menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar bebas dari politik uang.

Baca Selengkapnya

Kongres Penyintas Rezim Jokowi Serukan Tak Pilih Capres Pelanggar HAM

16 Januari 2024

Kongres Penyintas Rezim Jokowi Serukan Tak Pilih Capres Pelanggar HAM

Kongres Penyintas Rezim Jokowi menyerukan kepada publik agar menempatkan kasus pelanggaran HAM sebagai pertimbangan warga negara dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bertemu Utusan Khusus Presiden Uni Emirat Arab, Ini yang Dibahas

4 Januari 2024

Jokowi Bertemu Utusan Khusus Presiden Uni Emirat Arab, Ini yang Dibahas

Presiden Jokowi menerima Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslimin (Sekjen MHM) Konselor Muhammed Abdelsalam di Istana Kepresidenan Bogor.

Baca Selengkapnya

Nazaruddin Malik Terpilih Menjadi Rektor UMM Periode 2024-2028

23 Desember 2023

Nazaruddin Malik Terpilih Menjadi Rektor UMM Periode 2024-2028

Deskripsi:Prof. Nazaruddin Malik telah melewati proses pencalonan dan pemilihan rector di Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut adalah profil rektor baru UMM

Baca Selengkapnya