Mahasiswa dan aktivis anti-korupsi yang bergabung dalam Aliansi Jogja Anti Korupsi berdemonstrasi mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK dan menuntaskan kasus penyerangan Novel Baswedan. TEMPO/Shinta Maharani
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menyarankan mahasiswa demo atau unjuk rasa seusai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. "Setelah Presiden dilantik dan bertugas itulah saat yang tepat bagi kita semua, termasuk adik-adik mahasiwa untuk menggunakan hak demokrasinya menyampaikan pendapat dan sikapnya di hadapan publik," ujar Basarah, di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.
Menurut Basarah, mahasiswa seyogianya menahan diri untuk berdemonstrasi hingga prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih selesai.
Acara pelantikan presiden dan wakil presiden, kata dia, merupakan momentum sakral dan penting bagi agenda demokrasi di Indonesia. Karena itu, dia meminta kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa untuk menghormati prosesi itu.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) se-Jabodetabek dan Banten mengumumkan akan unjuk rasa di Istana Negara menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpu KPK yang disahkan pada September lalu. Mahasiswa demo berkumpul Patung Kuda Arjuna Wiwaha.
Ahmad Basarah Mengecam Pelarangan Ibadah di Tangerang
1 jam lalu
Ahmad Basarah Mengecam Pelarangan Ibadah di Tangerang
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengecam keras oknum warga yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswi Universitas Pamulang yang sedang menjalankan ibadah doa.
