Pengamanan Pelantikan Presiden, dari Glodok hingga Bandara

Reporter

Andita Rahma

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 17 Oktober 2019 09:57 WIB

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menuruni pesawat Hercules TNI AU ketika tiba di Bandar Udara Wamena, Papua, Selasa 8 Oktober 2019. Pemerintah tiba di Wamena untuk memastikan situasi yang aman dan kondusif di Wamena pasca kerusuhan pada 29 September 2019. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengumumkan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih mulai berlaku hari ini, 17 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2019 mendatang.

Pemberlakuan pengamanan pelantikan itu diumumkan Hadi usai memimpin apel gelar bersama ribuan personel gabungan TNI-Polri di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.

"30 ribu pasukan dilibatkan, mereka sudah dibagikan tugas sesuai pola pengamanan," ujar Hadi. Ia menjelaskan, akan ada tiga pola pengamanan saat pelantikan nanti, yakni di dalam gedung parlemen, di halaman parkir gedung parlemen, dan di area depan gedung parlemen.

Hadi menjelaskan, untuk pengamanan di dalam gedung parlemen, sudah ada pasukan pengamanan presiden (paspampers) yang akan berjaga. "Sementera di ring dua, ada TNI. Di ring tiga, ada pasukan gabungan TNI, Polri, dan stakeholder terkait," ucap dia.

Sementara objek yang diamankan pasukan TNI-Polri adalah presiden dan wakil presiden beserta keluarga, tamu negara dan tamu asing, serta utusan khusus. Mereka akan dikawal mulai dari kedatangan ke gedung parlemen hingga kembali ke hotel atau wisma masing-masing.

Advertising
Advertising

Selain itu, Panglima TNI juga sudah menginstrusikan kepada seluruh personel untuk mengamankan Glodok dan Jembatan Tiga, Jakarta Barat.

"Termasuk Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim, PLN gandul, dan tempat logistik Pertamina," ucap Hadi.

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

4 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

10 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

11 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

14 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

15 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

15 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

16 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

18 hari lalu

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

18 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

22 hari lalu

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.

Baca Selengkapnya