TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar ilmu politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersandera sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mengajak partai oposisi bergabung dalam kabinet. "Jokowi tidak bisa mengabaikan Bu Megawati," kata Ubedillah dalam diskusi Dinamika Politik Jelang Penyusunan Kabinet di Gado - Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2019. Betapa pun, Jokowi menjadi presiden atas jasa besar Megawati dan partainya.

Pintu izin Jokowi mengajak partai oposisi seperti Gerindra, Demokrat, dan PKS ada di tangan Megawati. Jokowi, kata Ubed, harus berkomunikasi dengan Presiden RI kelima itu untuk membuka pintu bagi parpol yang berseberangan dukungan politik saat pemilu.

Dari sejumlah partai oposisi, Ubed menilai Megawati baru membuka pintu izinnya untuk Gerindra setelah pertemuan dengan ketua umumnya, Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu. Tapi Megawati belum membuka pintu untuk SBY, Demokrat. “Itu tanda PDIP tidak setuju Demokrat menjadi bagian dari kabinet sekarang."

Menurut Ubed, pertimbangan politis menjadi dominan untuk bisa membuka pintu bagi Partai Demokrat bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari juga melihat peluang Gerindra masuk kabinet cukup besar. Sebab, partai itu memiliki kedekatan ideologi dengan PDIP, yaitu sama-sama nasionalis. Selain itu, hubungan Jokowi dan Prabowo yang selalu baik dan saling mengunjungi sejak 2014 dan 2019. Hal ini berbeda jika melihat hubungan Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mesra.

Faktor lainnya, Qodari menilai Megawati lebih terbuka dengan Prabowo karena tidak memiliki masalah pribadi di masa lampau. "Kombinasi dari beberapa variabel itu membuat peluang masuknya Gerindra besar."