TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menganggap perlu adanya reformasi kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Muhadjir menyayangkan kurikulum yang masih fokus pada knowledge based tanpa mengimbanginya dengan pembentukan sikap dan karakter.

Menurut dia hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang diturunkan dari Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 serta komitmen Nawacita Presiden Joko Widodo.

"Harus ada reformasi kurikulum. Walau tidak diganti, harus ada improvisasi yaitu revolusi mental. Tidak mudah karena pembentukan sikap dan karakter lebih rumit, tapi harus dilakukan," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

Apalagi, tutur Muhadjir, selama ini belum ada parameter ideologis bagi sekolah. Misalnya parameter untuk menilai tingkat toleransi atau radikalisme di sekolah. Ketidakjelasan rambu dan parameter ini harusnya dibenahi. "Jika ada praktek radikalisme, itu bukan salah sekolah karena selama ini kita tidak memberi rambu dan tak ada parameter jelas," tambahnya

Untuk itu, pembuatan rambu-rambu jelas tersebut sedang diwacanakan agar sekolah lebih mampu mempromosikan nilai-nilai karakter yang sesuai Pancasila. "Kami bertekad membenahi aspek ideologi adalh hal mendasar, penanaman nasionalisme, patriotisme, gotong royong, toleransi," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

NINDYA ASTUTI