TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, berharap jajaran menteri Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 lebih tanggap terhadap persoalan yang terjadi.

Menurut Bamsoet, begitu sapaan akrabnya, suara masyarakat bisa menjadi masukkan bagi pemerintah dan legislatif.

"Itu menjadi bukti masyarakat semakin cerdas dan kritis, sehingga presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap menanggapi aspirasi masyarakat," kata Bamsoet, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 6 Oktober 2019.

Bamsoet berharap rangkaian unjuk rasa dan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi, yang belakangan terjadi harus menjadi renungan. Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah, DPR, MPR, dan DPD.

Sehingga, kata dia, Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin harus memilih menteri yang mampu tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Ia mengatakan, presiden memiliki hak prerogratif untuk memilih menteri dari berbagai komunitas. Termasuk unsur partai politik maupun para profesional. Karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor.

"Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," katanya.